MALUKU INDOMEDIA.COM, SBB– Satu tahun pertama masa pemerintahan seharusnya menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menunjukkan arah kepemimpinan, terobosan kebijakan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Namun, pemerintahan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) justru dinilai mengalami stagnasi serius, minim inovasi, serta gagal merespons isu-isu strategis daerah.
Kritik keras ini disampaikan oleh Ismail M. Lussy, yang menilai bahwa hingga satu tahun berjalan, pemerintahan SBB belum mampu menghadirkan program unggulan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Agenda pembangunan dinilai masih bersifat normatif, berulang, dan tidak menyentuh persoalan mendasar seperti pengangguran, kemiskinan struktural, ketimpangan infrastruktur, serta lemahnya konektivitas ekonomi antarwilayah.
“Pemerintah daerah terkesan hanya menjalankan rutinitas birokrasi tanpa visi transformasi yang jelas. Padahal SBB membutuhkan kepemimpinan progresif yang berani mengambil langkah strategis,” ujar Ismail, Senin (9/2/2026)
Tak hanya stagnasi program, gaya kepemimpinan Bupati SBB juga disorot sebagai pasif dan minim komunikasi publik. Kepala daerah dinilai kurang hadir dalam ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan, lemah dalam advokasi pembangunan, serta tidak tampil sebagai representasi kuat kepentingan masyarakat SBB di tingkat regional maupun nasional.
Minimnya pernyataan resmi, sikap yang tidak tegas terhadap isu krusial, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dinilai memperparah erosi kepercayaan publik. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa pemerintahan berjalan tanpa arah dan kendali yang kuat.
Sorotan paling tajam diarahkan pada sikap Bupati SBB terhadap proyek strategis Maluku Integrated Port (MIP) di Waisarisa. Proyek yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan konektivitas Maluku itu dinilai tidak dikawal secara serius oleh pemerintah daerah.
“Hingga kini tidak terlihat langkah proaktif dari Bupati untuk memastikan keterlibatan daerah dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Tidak ada advokasi kebijakan, dialog terbuka, maupun strategi daerah agar SBB tidak hanya menjadi penonton,” tegas Ismail.
Sikap pasif tersebut dinilai berisiko besar, karena keuntungan strategis MIP justru dapat dinikmati pihak luar, sementara masyarakat SBB hanya menanggung dampak sosial dan lingkungan tanpa manfaat signifikan.
Akumulasi dari stagnasi pembangunan, kepemimpinan pasif, dan kegagalan merespons isu strategis dinilai berdampak langsung pada masa depan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ketidakjelasan arah kebijakan menciptakan ketidakpastian bagi investor, melemahkan semangat birokrasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Evaluasi kritis ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai peringatan serius. Tanpa perubahan pendekatan kepemimpinan yang lebih tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat, pembangunan SBB akan terus tertinggal dan harapan masyarakat hanya menjadi wacana,” pungkas Ismail. (MIM-CN)
About The Author
