Oleh : Bung Tomson
(Pengamat Kebijakan Publik)
Muncul kabar bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendirikan 5 BUMD baru.
Di atas kertas alasannya mulia: mengoptimalkan potensi daerah, mendongkrak PAD, dan menciptakan lapangan kerja.
Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: *Apakah ini memang waktu yang tepat? Dan untuk siapa sebenarnya 5 BUMD ini.
Karena di saat yang sama, kita mendengar imbauan lain: *”Rakyat harus hemat. Pemerintah fokus bayar utang.”
Dua narasi ini bertabrakan. Dan tabrakan itu memunculkan satu pertanyaan yang paling menyakitkan:
Apakah ini visi pembangunan, atau ini skema bagi-bagi porsi jabatan untuk mantan Tim Sukses ?
KONTEKS YANG TIDAK BISA DIABAIKAN
1. APBD Sedang Ketat: Seluruh OPD diminta efisiensi. Anggaran perjalanan dinas dipangkas, belanja modal ditunda. Alasannya: fokus bayar cicilan utang dan jaga fiskal.
2. BUMD Eksisting Banyak Sakit: Laporan BPK dan DPRD berkali-kali menyoroti BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ada yang rugi bertahun-tahun, laporan keuangan terlambat, dan tidak memberi dividen signifikan.
3. Arahan Pusat: Efisiensi: Pemerintah Pusat saat ini mendorong semua daerah untuk tidak menambah struktur baru yang tidak produktif.
Di tengah 3 fakta itu, tiba-tiba muncul usulan Gunernur Ke Mendagri unzul menambah 5 BUMD baru di makuku.
Secara bisnis ini, namanya menambah beban di kapal yang sedang bocor.
IMATEMATIKA SEDERHANA: 5 BUMD = BERAPA BANYAK KURSI ?.
Kita hitung dengan logika paling dasar.
Untuk membentuk 1 BUMD, minimal butuh:
1. 1 Direktur Utama
2. 2-3 Direktur Bidang
3. 3-5 Komisaris
4. Puluhan staf dan kantor
Kali 5 BUMD. Artinya kita bicara 50 sampai 70 jabatan baru di level direksi dan komisaris. Belum lagi ratusan staf.
Penyertaan Modal Daerah PMD juga tidak kecil. 1 BUMD butuh Rp10-30 Miliar di tahun awal. Kali 5 = Rp50-150 Miliar uang APBD yang harus keluar sekarang juga.
Pertanyaan :
Dari 50-70 kursi itu, berapa yang akan diisi oleh orang-orang kompeten lewat lelang terbuka ?.
Dan berapa yang akan diisi oleh mantan Tim Sukses, orang partai, dan titipan politik ?.
Pertanyaan ini pahit. Tapi wajar. Karena pengalaman awal pemerintahan (Tahun pertama) gubernut Hendrik Lewerisa memimpin makuku, sudah terlihat siapa yang menempato posisi-posisi pentong pafa berbagai BUMD yanh ada di maluku.
CIRI KEBIJAKAN YANG MENGUNDANG CURIGA “BAGI-BAGI”
Kita tidak menuduh. Kita hanya menganalisis pola. Bahkan sampai dengan hari ini publik belum mendapat penjelasan, 5 BUMD ini bergerak di bidang apa ?.
Feasibility Study-nya mana? Kenapa tidak bisa dikerjakan BUMD lama?
Kalau niatnya membangun ekonomi, harusnya data dibeber dulu. Kalau langsung usulan, kesannya buru-buru.
Kalau tujuannya benar-benar untuk ekonomi, langkah pertama adalah “bereskan rumah”. Audit, restrukturisasi, ganti direksi yang tidak becus.
Tapi kalau langsung loncat ke “bikin baru”, maka publik berkesimpulan tujuannya bukan membenahi, tapi mencari lahan baru.
BAHAYANYA: KONTRA-PRODUKTIF DAN MERUSAK KEPERCAYAAN
Di saat rakyat disuruh hemat, kita malah menambah pos belanja besar. Gaji direksi, komisaris, operasional, kantor. Ujungnya membebani APBD. Bukan menambah PAD.
Ini ibarat orang yang gajinya pas-pasan dan punya utang kartu kredit, tapi malah kredit mobil baru (menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah).
Yang lebih berbahaya dari kerugian uang adalah kerugian kepercayaan.
Pesan ke Rakyat : Kita harus hemat. Tidak ada anggaran.
Pesan ke Birokrasi : Kita akan bentuk 5 BUMD baru dengan puluhan jabatan.
Rakyat tidak bodoh. Rakyat bisa melihat.
Mereka akan berpikir: “Ternyata hemat itu hanya untuk kami. Untuk mereka, tetap bisa tambah”.
Sekali kepercayaan itu retak, maka semua program pemerintah ke depan akan dicurigai.
Mau program bagus apapun, rakyat akan bertanya dulu: (Ini untuk siapa? Ada udang di balik batu ?).
Kalau rakyat disuruh ikat pinggang, maka pemerintah juga harus ikat pinggang. Bukan malah tambah lubang ikat pinggang baru.
Bahaya ketiga: kita sedang membunuh semangat anak muda.
Anak Maluku yang kuliah S2, punya sertifikasi manajemen, pengalaman 10 tahun, akan kalah dengan orang yang “dekat dengan Timses”.
Karena kursi BUMD sudah dianggap sebagai “kue politik” untuk membayar hutang kampanye.
Hasilnya bisa ditebak:
1. Direksi diisi bukan karena kompetensi, tapi karena kedekatan.
2. BUMD tidak fokus cari untung, tapi fokus bagi-bagi proyek.
3. 5 tahun kemudian kita akan dengar berita: “BUMD baru rugi, minta PMD lagi”.
Kita tidak sedang membangun ekonomi. Kita sedang membangun struktur pemborosan baru.
Kami tidak anti BUMD. BUMD bisa jadi alat negara yang hebat. Tapi ada etikanya:
STOP DULU
Tunda usulan 5 BUMD baru. Fokus 3 tahun ke depan untuk efisiensi dan bayar utang.
BENAHI YANG ADA
Audit total BUMD eksisting. Likuidasi yang tidak bisa diselamatkan. Kuatkan 2-3 BUMD inti agar benar-benar jadi “ayam bertelur emas”.
UJI PUBLIK
Kalau tetap mau bentuk BUMD baru, wajib ada Kajian Kelayakan yang dibuka ke publik. Jelaskan: bidang apa, modal berapa, target untung kapan, dan rekrutmennya seperti apa dan bagaimana ?
SEJARAH AKAN MENCAT
Sejarah tidak mencatat pemimpin dari berapa banyak BUMD yang dia bentuk.
Sejarah mencatat pemimpin dari berapa banyak utang yang dia lunasi, berapa banyak BUMD yang dia sehatkan, dan berapa banyak rakyat yang hidupnya lebih sejahtera.
Mengusulkan 5 BUMD baru di saat rakyat diminta hemat dan fokus bayar utang adalah langkah yang kontraproduktif.
Dan jika di dalamnya ada aroma “bagi-bagi porsi jabatan”, maka itu bukan hanya kontraproduktif. Itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Rakyat tidak butuh 5 BUMD baru.
Yang rakxat butuhkan itu 1 BUMD yang sehat, 1 APBD yang kuat, dan 1 pemimpin yang berani berkata: “Cukup. Kita bereskan dulu rumah kita”.
Karena membangun daerah itu bukan tentang banyaknya badan Usaha.
Tapi tentang bersihnya niat. (***)
About The Author
