MALUKU INDOMEDIA.COM, DOBO — Ancaman abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Aru kian nyata. Talud penahan ombak di Dusun Marbali dan Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dilaporkan mengalami kerusakan serius setelah diterjang gelombang tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah titik talud bahkan dilaporkan jebol. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena berpotensi mempercepat pengikisan garis pantai dan mengancam permukiman warga di sekitar pesisir.
Merespons situasi tersebut, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, turun langsung ke lokasi pada Selasa (7/4/2026), didampingi jajaran dinas teknis termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Di lapangan, Kaidel meninjau langsung kerusakan dan memastikan bahwa kondisi talud di beberapa titik sudah tidak lagi mampu menahan tekanan gelombang laut.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Jika lambat ditangani, abrasi akan terus menggerus pantai dan mengancam keselamatan warga,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti dampak alam, Kaidel juga secara terbuka mengkritik aktivitas penambangan Galian C yang dinilai memperparah kerusakan pesisir. Ia menegaskan, praktik penambangan pasir ilegal menjadi salah satu faktor yang mempercepat degradasi lingkungan.
Bupati pun menginstruksikan DLH untuk memperketat pengawasan dan tidak ragu melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang yang melanggar aturan.
“Kita tidak bisa bicara perlindungan lingkungan kalau praktik merusak masih dibiarkan,” ujarnya tajam.
Selain meninjau talud, Kaidel bersama rombongan juga mengunjungi kawasan Taman Kota di Tanjung Lampu. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi potensi pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata unggulan di Aru.
Di hadapan warga, Kaidel mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Ia meminta masyarakat menghentikan aktivitas penambangan ilegal demi keberlanjutan wilayah pesisir.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan segera mengambil langkah cepat melalui koordinasi lintas instansi untuk penanganan darurat hingga perbaikan permanen. Pendataan kerusakan dan perhitungan kebutuhan anggaran juga langsung diperintahkan.
Meski di tengah keterbatasan anggaran, Kaidel menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk penguatan struktur talud dan strategi perlindungan kawasan pesisir.
“Penanganan harus cepat dan tepat. Ini soal keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kondisi yang terus memburuk, langkah konkret pemerintah kini ditunggu. Warga pesisir berharap, penanganan tidak berhenti pada peninjauan—melainkan berujung pada aksi nyata sebelum abrasi merenggut lebih banyak daratan. (MIM-MDO)
About The Author
