PROYEK Blok Masela di Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar kini menjadi sorotan nasional. Dengan nilai investasi yang sangat besar dan teknologi mutakhir yang dibawa oleh Inpex Masela Ltd bersama SKK Migas sebagai regulator, proyek ini digadang- gadang akan menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan energi Indonesia. Nilai investasi saat ini diperkirakan mencapai sekitar US$20,94 miliar, atau setara dengan kurang lebih Rp342 triliun (menggunakan asumsi kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS).
Proyek ini digadang-gadang sebagai salah satu proyek migas terbesar di Indonesia, dengan target produksi mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan akan menyerap hingga 12 ribu tenaga kerja selama tahap konstruksi dan operasional awal. Tidak berlebihan bila masyarakat di kedua kabupaten menyambutnya dengan antusiasme tinggi, sebab manfaat yang dijanjikan memang luar biasa: lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan infrastruktur yang akan mengubah wajah kawasan.
Namun, antusiasme yang berlebihan kadang melahirkan ekspektasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan mekanisme bisnis migas yang kompleks. Proses perizinan, koordinasi lintas sektor, hingga pembiayaan membutuhkan waktu, biaya, dan kesabaran. Harapan masyarakat tentu sah, bahkan dijamin oleh konstitusi melalui UUD 1945 Pasal 33 ayat (2 dan 3), yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat. Kata dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat inilah yang selalu menjadi pertanyaan rakyat yang tak berujung. Tetapi hak ini juga menuntut kerja keras, kesiapan, dan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Alih-alih menunggu pemenuhan hak, jangan lupa ada kewajiban yang harus juga dipertanggungjawabkan, apapun kecilnya.
J.W.Mosse
(Ketua Umum DPP PEMASKEBAR)
Di sinilah pentingnya membangun komunikasi yang intens, terbuka, dan berkesinambungan. Pemerintah melalui SKK Migas dan pihak swasta yang dipercaya mengelola proyek besar ini perlu terus membuka ruang dialog, menjelaskan tahapan, serta mendengar aspirasi masyarakat. Dengan cara itu, relasi yang sehat dapat terjalin, sehingga masyarakat tidak perlu menyalurkan harapan melalui protes atau demonstrasi yang berlebihan, melainkan lewat partisipasi yang produktif dan bermartabat sesuai karakter budaya masyarakat yang tetap dijaga saat ini di kedua kabupaten.
Jangan sampai mucul istilah no viral no justice, ini yang harus dihindari. Blok Masela adalah kesempatan emas bagi Maluku untuk menjadi pusat energi nasional. Agar kesempatan ini benar-benar menjadi berkah, semua pihak harus berjalan bersama: pemerintah dan operator bekerja dengan transparan, masyarakat bersiap dengan pengetahuan dan keterampilan berstandar industri migas, dan media lokal berperan sebagai jembatan informasi yang menyejukkan. Dengan semangat kolaborasi, proyek gas abadi ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Sebagai akdemisi asal Maluku Barat Daya dan nakoda perkumpulan masayarakat kepulauan Babar, kami tetap realistis namun tetap konsisten dengan harapan rakyat Maluku Barat Daya maupun masyarakat KKT sebagai satu kesatuan persaudaraan Maluku bahwa; Pertama, masyarakat perlu memahami bahwa manfaat proyek tidak datang sekaligus. Misalnya, pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan akses bahkan infrastruktur pengolahan migas itu sendiri akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar bisa digunakan secara luas. Namun, proses ini tetap memberi peluang kerja bagi tenaga lokal, baik dalam konstruksi maupun jasa pendukung.
Dengan demikian, manfaat awal bisa dirasakan meski proyek utama belum selesai. Kedua, pengalaman dari daerah lain dapat menjadi contoh (Bontang, Kalimantan Timur, atau Papua dan lainnya), menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelatihan keterampilan teknis sejak dini membuat mereka lebih siap mengisi posisi kerja ketika fasilitas produksi mulai beroperasi.
Di sini Pemerintah (Daerah dan Pusat) melalui perangkatnya, mempunyai tanggungjawab yang sangat dominan mempersiapkan SDM pada berbagai level keterampilan yang dibutuhkan Industri, Hal serupa bisa diterapkan di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Ketiga, penting juga untuk menekankan bahwa komunikasi terbuka bukan sekadar formalitas. Dialog yang dilakukan secara rutin, seperti forum konsultasi publik atau pertemuan desa, akan membantu masyarakat memahami tahapan proyek dan mengurangi kesalahpahaman.
Jika ada keterlambatan pembangunan fasilitas tertentu, penjelasan langsung dari SKK Migas atau Inpex akan lebih menenangkan daripada membiarkan rumor berkembang. Dengan cara ini, kepercayaan tetap terjaga, dan masyarakat merasa dihargai sebagai mitra sejajar dalam pembangunan Kalwedo. (***)
About The Author
