MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Inflasi Provinsi Maluku pada Januari 2026 menjadi sinyal peringatan serius bagi ekonomi rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 4,70 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,65, sementara inflasi bulanan mencapai 0,75 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan tekanan nyata pada daya beli rumah tangga, nelayan, dan petani di wilayah kepulauan.
Situasi paling mengkhawatirkan terjadi di Kota Tual, yang mencatat inflasi y-on-y tertinggi di Maluku sebesar 7,97 persen. Kondisi ini jauh melampaui Kota Ambon (5,16 persen) dan Kabupaten Maluku Tengah (3,56 persen), menandakan ketimpangan inflasi antarwilayah yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi daerah.
BPS mencatat, inflasi Januari 2026 terutama dipicu oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 2,17 persen, serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,53 persen. Kombinasi dua kelompok ini menjadi tekanan utama yang langsung dirasakan masyarakat.
Ironisnya, ikan segar justru melonjak harga di provinsi kepulauan. Komoditas seperti ikan layang/momar, cakalang, dan selar/kawalinja mengalami kenaikan signifikan akibat musim barat yang memicu gelombang tinggi dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Kondisi ini menciptakan paradoks ekonomi Maluku: laut melimpah, namun ikan kian mahal di pasar.
Di sisi lain, tarif listrik menjadi pemicu inflasi akibat berakhirnya base effect diskon tarif pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan biaya listrik berdampak langsung pada rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro, memperberat beban hidup di tengah kenaikan harga pangan. Sementara itu, emas perhiasan terus mencatat kenaikan harga seiring tren pasar internasional.
Beberapa komoditas seperti cabai rawit dan bensin memang tercatat menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga di sejumlah wilayah. Namun, dampaknya belum cukup kuat untuk menahan tekanan harga secara keseluruhan.
Di pedesaan, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) naik 1,21 persen, didorong kelompok makanan dan tembakau. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku yang justru turun 1,44 persen menjadi 92,93. Artinya, kenaikan harga kebutuhan konsumsi dan biaya produksi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan petani, sehingga kesejahteraan mereka semakin tertekan.
BPS juga mencatat sejumlah peristiwa penting yang memengaruhi inflasi Januari 2026, antara lain penurunan harga BBM nonsubsidi (Dexlite dan Pertamax) oleh Pertamina per 1 Januari 2026, cuaca ekstrem musim barat yang mengganggu distribusi dan produksi perikanan, serta berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik yang mendorong kenaikan biaya rumah tangga.
Lonjakan inflasi, mahalnya ikan, dan turunnya NTP menunjukkan bahwa beban inflasi tidak ditanggung merata. Kota Tual perlu mendapat perhatian khusus, sementara stabilisasi harga pangan—terutama ikan segar—harus menjadi prioritas. Tanpa penguatan distribusi logistik, perlindungan nelayan dan petani, serta kebijakan pengendalian harga yang konsisten, inflasi berisiko terus menggerus daya beli dan memperdalam tekanan ekonomi rakyat Maluku. (MIM-MDO)
About The Author
