
MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Peningkatan angka pengangguran di Maluku mulai menjadi sorotan serius. Data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Maluku mencapai 6,27% pada November 2025—melewati rata-rata nasional 4,85%. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahaya terhadap stabilitas sosial di daerah.
Pengamat kebijakan publik, W. Tomson, menilai konflik antar kelompok yang kerap terjadi di Maluku tidak bisa lagi dilihat semata dari aspek sosial dan hukum. Ia menegaskan, akar persoalan justru berada pada lemahnya fondasi ekonomi masyarakat.
“Ketika akses kerja terbatas dan pendapatan tidak stabil, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap provokasi. Ini yang memperbesar potensi konflik,” ujarnya, Minggu (29/3/2026)
Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah, khususnya Gubernur Maluku, dalam posisi krusial untuk segera mengambil langkah strategis. Penguatan ekonomi rakyat dinilai sebagai solusi utama yang tidak hanya menyasar kesejahteraan, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Fokus Solusi: Dari Investasi hingga Akses Moda
Beberapa langkah konkret yang dinilai mendesak antara lain
1. Dorong Investasi Sektor Unggulan
Maluku memiliki kekuatan di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Namun potensi ini belum dimaksimalkan. Insentif bagi investor, kemudahan perizinan, dan kepastian hukum menjadi faktor kunci untuk menarik investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja

2. Perkuat SDM Lokal
Program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, hingga magang harus diperluas. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peluang kerja yang ada justru tidak akan terserap maksimal oleh masyarakat lokal.
3. Percepat Pembangunan Infrastruktur
Konektivitas antar wilayah di Maluku masih menjadi tantangan. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara menjadi fondasi penting untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas.
4. Permudah Akses Modal Usaha
Pelaku usaha kecil dan masyarakat perlu didukung dengan akses kredit dan pendampingan usaha. Tanpa modal, pertumbuhan ekonomi akar rumput akan sulit bergerak.
Stabilitas Dimulai dari Perut yang Kenyang
Realitas di lapangan menunjukkan, stabilitas sosial tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi. Ketimpangan dan pengangguran adalah “bahan bakar” konflik yang seringkali terabaikan.
Jika pemerintah mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara nyata, maka potensi konflik dapat ditekan secara signifikan. Sebaliknya, tanpa intervensi cepat, angka pengangguran yang terus meningkat bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan Maluku.
Maluku tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian kebijakan dan kecepatan eksekusi. (MIM-MDO)






