MALUKU INDOMEDIA.COM, SERAM BAGIAN BARAT— Keterisolasian wilayah pegunungan kembali menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan di Maluku. Negeri Lohia Sapalewa, yang terletak di kawasan pegunungan Seram Bagian Barat, hingga kini masih bergulat dengan akses jalan rusak dan jaringan komunikasi yang nyaris terputus dari dunia luar.
Kondisi tersebut terekam langsung melalui kegiatan Live In Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, khususnya GMKI Komisariat IAKN Ambon, yang memilih tinggal dan melayani langsung di tengah jemaat dan masyarakat negeri tersebut.
Untuk mencapai Lohia Sapalewa, rombongan GMKI harus menempuh perjalanan laut sekitar dua jam dari Liang menuju Waipirit, lalu dilanjutkan perjalanan darat selama kurang lebih enam jam melalui jalan rusak, sempit, dan sebagian besar belum beraspal. Pada sejumlah titik, kendaraan tak mampu melintas, memaksa peserta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Medan semakin ekstrem saat rombongan menuruni jalur terjal menuju pertemuan Kali Papa dan Air Sapalewa. Dari titik itu, akses menuju negeri hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih tiga kilometer menaiki gunung melalui jalur tanah licin tanpa pengaman.
“Kondisi ini bukan pengalaman sesaat, tapi realitas hidup warga setiap hari,” ungkap salah satu peserta kegiatan.
Keterbatasan infrastruktur berdampak langsung pada akses layanan dasar. Masyarakat harus menempuh jarak jauh dan medan berat untuk menjangkau pusat kecamatan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Jaringan telekomunikasi yang lemah dan tidak stabil semakin mempertebal isolasi, menyulitkan akses informasi hingga komunikasi darurat.
Di tengah keterbatasan tersebut, GMKI tetap menjalankan program pelayanan lintas sektor. Pada bidang pendidikan, GMKI menggelar sosialisasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi siswa SMP, edukasi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tanpa jerat UU ITE, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan lain meliputi evaluasi Sekolah Minggu, outbound siswa SD, pendampingan administrasi guru PAUD, hingga pelatihan Alat Permainan Edukatif (APE).
Di bidang kesehatan, GMKI melaksanakan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), praktik cuci tangan, serta pemeriksaan kesehatan gratis seperti pengecekan gula darah, kolesterol, dan asam urat, meski dengan keterbatasan fasilitas dan logistik.
Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui edukasi pertanian organik, pengendalian hama tanaman, pembuatan bedeng, serta penanaman sayur bersama warga. Sementara pada sektor kebudayaan, GMKI membuka ruang dialog musik tradisional serta pembuatan suling dan alat musik bambu guna menjaga identitas lokal yang tumbuh di tengah keterisolasian wilayah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, GMKI Komisariat IAKN Ambon turut menyerahkan bantuan anakan pala kepada negeri, jemaat, dan AMGPM untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Bantuan lain berupa alat musik pianika bagi siswa SD dan SMP, serta lampu penerangan untuk mendukung aktivitas belajar dan ibadah masyarakat.
Ketua Panitia kegiatan, Megi Lasibjanan, menegaskan bahwa Live In di Lohia Sapalewa membuka kesadaran kritis kader GMKI terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah pegunungan.
“Jalan rusak dan akses komunikasi yang terbatas menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh daerah-daerah terpencil. Ini menjadi panggilan moral bagi GMKI untuk terus menyuarakan keadilan pembangunan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Raja Negeri Lohia Sapalewa, Thomas Soriale, yang berharap kehadiran GMKI dapat menjadi jembatan advokasi bagi masyarakat.
“Kami berterima kasih atas seluruh program yang dijalankan. Harapan kami, kondisi negeri ini—terutama akses jalan dan jaringan—bisa terus disuarakan agar mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan Live In ditutup dengan perayaan Natal bersama masyarakat sebagai simbol kebersamaan, dilanjutkan ritual adat Pasawari sebagai doa pelepasan dan keselamatan bagi rombongan yang kembali menempuh medan berat.
Melalui kegiatan ini, GMKI tidak hanya hadir sebagai pelaksana program sosial, tetapi juga sebagai saksi dan suara kritis yang merekam realitas ketimpangan pembangunan di wilayah pegunungan Seram—sebuah pesan keras bahwa keadilan pembangunan belum sepenuhnya turun dari pusat hingga ke punggung-punggung gunung Maluku. (MIM-CR)
About The Author
