MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Pernyataan keras Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang menyebut dirinya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis Pemprov Maluku sepanjang 2025, kini memasuki babak baru. Ungkapan kontroversial “Tunggu episode berikutnya” yang dilontarkan Vanath, justru memantik rasa penasaran publik.
Masyarakat, pengamat kebijakan, hingga kalangan birokrasi kini menunggu dengan penuh tanda tanya: apa yang dimaksud dengan episode kedua tersebut?
Dalam pernyataannya yang viral, Vanath secara tegas menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan dirinya sebagai Wakil Gubernur. Sikap terbuka ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola internal Pemerintah Provinsi Maluku.
Pengamat politik lokal menilai, “episode berikutnya” bisa dimaknai sebagai:
Pembukaan fakta-fakta internal pemerintahan,
Sikap politik yang lebih tegas dari Wagub,
Atau bahkan langkah korektif terhadap arah kebijakan Pemprov Maluku.
“Pernyataan itu bukan kalimat spontan. Itu pesan politik yang sadar dan terukur,” ujar salah satu akademisi di Ambon.
Di sisi lain, publik menilai kritik Vanath merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar: kesejahteraan, lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya daerah.
Hingga kini, belum ada penjelasan lanjutan dari Abdullah Vanath terkait maksud konkret dari “episode kedua” yang dimaksud. Begitu pula respons resmi dari Gubernur Maluku dan jajaran Pemprov masih belum disampaikan ke ruang publik.
Situasi ini membuat ruang spekulasi semakin melebar. Apakah “episode kedua” akan menjadi momentum pembongkaran, perlawanan politik, atau justru awal penataan ulang pemerintahan Maluku?
Satu hal yang pasti, publik Maluku sedang menunggu. Dan kali ini, bukan sekadar pernyataan — melainkan langkah nyata. (MIM-MDO)
About The Author
