MALUKU INDOMEDIA.COM, BURU— Suara keras datang dari Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Melalui unggahan media sosial yang viral, seorang warga bernama Ambonem Kolengsusu menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai tak kunjung diperhatikan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam narasinya yang emosional dan lugas, ia menggambarkan penderitaan masyarakat Batabual yang harus bertaruh nyawa setiap hari, terutama saat musim timur tiba. Jalan rusak parah dan jembatan yang memprihatinkan disebut menjadi hambatan utama aktivitas warga, termasuk akses ekonomi dan kebutuhan dasar.
“Dong paleng stengah mati deng jalan dan jembatan. Kalau seng bikin, mau makan apa?” tulisnya.
Tak hanya menyampaikan keluhan, Ambonem juga secara terbuka menantang Gubernur Maluku untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, alih-alih hanya bekerja dari balik meja.
Ia bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Gubernur Maluku dengan Gubernur Maluku Utara yang disebutnya lebih sering hadir langsung di tengah masyarakat.
“Jang talalu duduk diam di kediaman. Datang dolo, rasa sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dalam pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terpencil seperti Batabual yang secara administratif merupakan bagian sah dari Provinsi Maluku.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kebijakan anggaran. Warga menilai pemerintah seharusnya mampu mengalokasikan dana, bahkan menyebut angka Rp50 miliar sebagai angka yang realistis untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah tersebut.
“Tinggal panggil Bappeda, plot anggaran. Susah di mana?” sindirnya.
Nada kritik semakin keras ketika ia menyinggung potensi langkah warga untuk menyuarakan langsung persoalan ini ke tingkat nasional, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia, jika pemerintah provinsi dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.
Masalah Klasik, Solusi Tak Kunjung Hadir
Kondisi infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil Maluku memang bukan isu baru. Akses jalan yang buruk dan minimnya jembatan layak telah lama menjadi penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di tengah berbagai proyek strategis dan geliat investasi di sektor lain, suara dari Batabual menjadi pengingat keras bahwa masih ada ketimpangan yang nyata.
Ujian Kepemimpinan dan Kepekaan Sosial
Sorotan publik terhadap pernyataan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan refleksi dari harapan masyarakat yang merasa tertinggal. Di tengah tuntutan pembangunan yang merata di 11 kabupaten/kota di Maluku, kepemimpinan yang responsif dan berbasis empati dinilai menjadi kunci.
Kini, pertanyaannya sederhana namun tajam:
Apakah Pemerintah Provinsi Maluku akan menjawab jeritan Batabual dengan aksi nyata, atau membiarkannya tenggelam sebagai keluhan yang berlalu? (MIM-MDO)
About The Author
