MALUKU INDOMEDIA.COM. AMBON– Polemik pergantian Ketua Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku mulai memicu reaksi keras dari kader dan anggota organisasi di daerah. Mereka mendesak Pengurus Besar (PB) SEMMI memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum dan mekanisme pergantian Ketua PW SEMMI Maluku yang dinilai berlangsung tanpa transparansi.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap kader dan anggota PW/PC SEMMI Maluku yang menilai proses pergantian kepemimpinan telah menimbulkan keresahan di internal organisasi.
Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa SEMMI bukan organisasi yang dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan organisasi kader yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Kami meminta PB SEMMI memberikan penjelasan resmi kepada publik serta seluruh kader dan anggota terkait pergantian Ketua PW SEMMI Maluku, Saudara Risman Solissa, yang baru dilantik pada tahun 2025,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Menurut kader, pergantian kepengurusan yang berlangsung dalam waktu relatif singkat seharusnya disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.
Mereka menilai tidak adanya penjelasan resmi justru membuka ruang spekulasi yang dapat merusak kepercayaan kader terhadap kepemimpinan organisasi.
Tak hanya itu, kader juga mempertanyakan apakah proses pergantian tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART SEMMI.
Mereka mengingatkan bahwa apabila terjadi pemberhentian pengurus wilayah atau kekosongan jabatan, semestinya PB SEMMI terlebih dahulu menunjuk caretaker atau memberikan mandat kepada utusan resmi hingga dilaksanakannya mekanisme organisasi sesuai konstitusi.
“Namun berdasarkan informasi yang kami ketahui di lapangan, tidak terdapat penunjukan caretaker maupun utusan resmi dari PB SEMMI. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai proses pergantian kepengurusan tersebut,” tulis mereka.
Dalam pernyataan sikap itu, kader menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap organisasi, melainkan upaya menjaga marwah dan integritas SEMMI sebagai organisasi pengkaderan.
Mereka juga mendesak PB SEMMI segera menyampaikan dasar hukum, mekanisme, serta pertimbangan organisasi yang menjadi landasan pergantian Ketua PW SEMMI Maluku. Jika ditemukan adanya kekeliruan prosedur, mereka meminta dilakukan evaluasi sesuai ketentuan organisasi.
“Jangan mencederai ideologi, asas, konstitusi, dan marwah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Organisasi harus dijalankan berdasarkan konstitusi, bukan kepentingan segelintir pihak,” tegas pernyataan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, MalukuIndomedia.com masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Pengurus Besar SEMMI terkait polemik pergantian Ketua PW SEMMI Maluku demi memenuhi prinsip keberimbangan informasi. Apabila terdapat tanggapan resmi dari PB SEMMI, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan berikutnya. (MIM-CN)
About The Author
