Jangan Jadikan Kursi Wakil Presiden sebagai Objek Permainan Kekuasaan: Hormati Mandat Rakyat, Tegakkan Supremasi Hukum, dan Jaga Marwah Konstitusi
Oleh: ABDUL SAFRI TUAKIA, S.H., M.H.
Advokat, Praktisi Hukum & Dosen
Dinamika politik nasional kembali dihadapkan pada perdebatan serius mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang layak menduduki jabatan Wakil Presiden, melainkan menyangkut persoalan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan: apakah jabatan yang diperoleh melalui mandat langsung rakyat dapat diganggu gugat hanya karena tekanan politik dan perubahan kepentingan kekuasaan?
Sebagai seorang Advokat, Praktisi Hukum, sekaligus Dosen yang memandang dinamika ini dari kacamata objektivitas normatif dan empiris, saya melihat bahwa situasi hari ini bukan lagi sekadar dialektika demokrasi biasa, melainkan sebuah pertanda bahaya bagi stabilitas jangka panjang Republik Indonesia.
Dalam perspektif akademis maupun praktik hukum, setiap upaya pemberhentian pejabat negara yang memperoleh mandat langsung dari rakyat harus ditempatkan secara ketat dalam koridor konstitusi. Jangan sampai hukum tata negara kehilangan marwahnya akibat tarik-menarik kepentingan politik. Sebab, ketika mekanisme konstitusional mulai diperlakukan sebagai instrumen pertarungan kekuasaan, yang terancam bukan hanya keberlangsungan suatu pemerintahan, melainkan juga kepastian hukum, legitimasi demokrasi, dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
A. PEMILU ADALAH MANDAT RAKYAT, BUKAN SEKADAR KESEPAKATAN ELITE POLITIK
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi konstitusional bahwa legitimasi Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum.
Artinya, ketika suatu pasangan telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu melalui mekanisme yang sah dan telah dilantik sesuai ketentuan hukum, hasil tersebut wajib dihormati oleh seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, lembaga negara, dan para elite kekuasaan.
Menghormati hasil pemilu bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada Presiden maupun Wakil Presiden. Keduanya tetap tunduk pada konstitusi dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat alasan hukum yang sah.
Namun, demokrasi juga tidak boleh berubah menjadi arena pergantian kekuasaan berdasarkan ketidaksukaan politik.
Jangan sampai mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu justru dapat dikesampingkan oleh kepentingan politik segelintir elite yang tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan suara rakyat secara sepihak.
Pemilu adalah jalan rakyat menentukan pemimpinnya. Bukan jalan bagi elite politik untuk sewaktu-waktu membatalkan pilihan rakyat melalui tekanan kekuasaan.
B. PEMAKZULAN BUKAN MEKANISME PELAMPIASAN KETIDAKSUKAAN POLITIK
Pasal 7A UUD 1945 telah memberikan batasan yang jelas mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:
1. Pengkhianatan terhadap negara;
2. Korupsi;
3. Penyuapan;
4. Tindak pidana berat lainnya;
5. Perbuatan tercela; atau
6. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pendapat DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Di sinilah letak pentingnya prinsip negara hukum.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR. Namun, keberadaan hak tersebut tidak serta-merta menjadikan DPR sebagai lembaga yang dapat memberhentikan Wakil Presiden berdasarkan penilaian politik semata.
Harus ada argumentasi hukum, dasar konstitusional, fakta yang dapat diuji, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu dipahami bahwa tidak semua alasan dalam Pasal 7A merupakan tindak pidana. Persoalan tidak lagi memenuhi syarat jabatan juga termasuk alasan konstitusional yang harus diuji melalui mekanisme Pasal 7B.
Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tidak boleh langsung disamakan dengan kesimpulan bahwa seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran yang menjadi alasan pemberhentian.
Setiap persoalan harus diuji berdasarkan objek hukum, norma yang berlaku, fakta, dan akibat hukumnya.
C. MEKANISME PEMAKZULAN MENURUT UUD 1945: TIDAK BOLEH ADA JALAN PINTAS POLITIK
Untuk memahami persoalan ini secara utuh, masyarakat harus mengetahui bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden secara langsung hanya berdasarkan keputusan politik dalam rapat paripurna.
Ada tahapan konstitusional yang wajib dilalui.
1. Harus terdapat alasan konstitusional
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh konstitusi.
Artinya, ketidaksukaan politik, perbedaan pandangan, konflik kepentingan, ataupun tekanan kelompok tertentu tidak dengan sendirinya menjadi alasan konstitusional untuk melakukan pemakzulan.
2. DPR menyampaikan pendapat melalui mekanisme konstitusional
Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) dan ayat (2), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, pengajuan tersebut harus memenuhi persyaratan Pasal 7B ayat (3), yaitu:
– Sidang paripurna DPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR.
– Permintaan kepada MK memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan adanya dukungan beberapa fraksi atau kesepakatan politik. Harus dipenuhi persyaratan konstitusional yang telah ditentukan.
3. Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan
Setelah permintaan DPR diterima, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR secara adil.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (4), MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
Pada tahapan ini, persoalan tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan politik di parlemen, melainkan memasuki wilayah pengujian hukum dan konstitusionalitas.
MK harus menilai apakah pendapat DPR memiliki dasar hukum dan terbukti sesuai alasan pemberhentian sebagaimana ditentukan Pasal 7A UUD 1945.
Inilah jaminan penting agar kekuasaan politik tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap jabatan yang diperoleh melalui mandat rakyat.
4. DPR meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7B ayat (5).
Dengan demikian, putusan MK yang membenarkan pendapat DPR merupakan tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
5. MPR mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian
Berdasarkan Pasal 7B ayat (6), MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usulan tersebut diterima.
Selanjutnya, Pasal 7B ayat (7) menentukan persyaratan pengambilan keputusan, yaitu:
– Sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh anggota MPR.
– Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
– Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.
Dengan demikian, keputusan akhir pemberhentian berada pada MPR, bukan semata-mata pada DPR ataupun keputusan satu atau beberapa kekuatan politik.
6. HMP tidak sama dengan keputusan pemakzulan
Inilah hal yang sering kali perlu diluruskan kepada masyarakat.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan DPR. Pengajuan pendapat kepada MK merupakan tahapan berikutnya. Putusan MK juga bukan keputusan akhir pemberhentian.
Keputusan pemberhentian baru dapat diambil melalui mekanisme MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap penggunaan HMP langsung ditafsirkan sebagai keberhasilan atau keputusan pemakzulan.
Dari keseluruhan mekanisme tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum sekaligus menyediakan ruang pertanggungjawaban bagi pejabat negara.
DPR memiliki hak konstitusional untuk mengawasi, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutus, sedangkan MPR memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir sesuai persyaratan UUD 1945.
Tidak boleh ada pemakzulan melalui jalan pintas politik.
D. JIKA ORANG YANG BELUM TERBUKTI MELANGGAR KONSTITUSI DAPAT DIBERHENTIKAN SEKEHENDAK POLITIK, INILAH AWAL BENCANA KETATANEGARAAN
Ada satu prinsip yang harus dijaga dalam negara hukum: kekuasaan tidak boleh berdiri di atas prasangka, apalagi hanya berdasarkan tekanan politik.
Bayangkan apabila seorang Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan hanya karena tidak lagi disukai oleh sebagian kekuatan politik, sementara alasan konstitusionalnya belum terbukti melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang dasar.
Apa yang akan terjadi terhadap kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan?
Hari ini mungkin Wakil Presiden yang dipersoalkan. Besok bisa saja Presiden. Pada periode pemerintahan berikutnya, siapa pun yang tidak sejalan dengan kepentingan politik mayoritas parlemen dapat menghadapi ancaman serupa.
Jika praktik seperti ini dinormalisasi, maka pemilihan umum kehilangan makna substantifnya. Rakyat memilih pemimpin untuk menjalankan mandat pemerintahan, tetapi nasib kepemimpinan justru dapat dipermainkan oleh pergantian konfigurasi politik di parlemen.
Inilah yang patut diwaspadai.
Pemakzulan tanpa dasar hukum yang kuat bukan sekadar persoalan pergantian pejabat, melainkan berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Negara hukum tidak boleh tunduk kepada siapa yang paling kuat secara politik. Sebaliknya, siapa pun yang memegang kekuasaan harus tunduk kepada hukum.
Jika orang yang belum terbukti memenuhi alasan pemberhentian menurut konstitusi dapat disingkirkan hanya karena tekanan politik, maka sesungguhnya kita sedang membuka pintu bagi bencana ketatanegaraan di masa depan.
E. PRESIDEN JANGAN MENINGGALKAN WAKIL PRESIDEN KETIKA MENGHADAPI PERSOALAN
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni etika kepemimpinan dalam sistem pemerintahan presidensial.
Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa keduanya dipilih dalam satu pasangan.
Konstruksi konstitusional tersebut menunjukkan adanya hubungan kelembagaan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Memang, konstitusi tidak menyatakan bahwa Presiden wajib membenarkan setiap tindakan Wakil Presiden atau menghalangi proses hukum terhadapnya. Namun, dalam perspektif etika politik dan kepemimpinan, hubungan tersebut tidak seharusnya berubah menjadi hubungan yang saling meninggalkan ketika salah satu menghadapi persoalan.
Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar dua individu yang kebetulan berada dalam satu pemerintahan. Mereka memperoleh mandat rakyat dalam satu pasangan dan memikul tanggung jawab pemerintahan dalam kerangka konstitusi.
Ketika Wakil Presiden menghadapi persoalan hukum atau politik, Presiden sepatutnya memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara objektif, adil, dan tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika keadaan politik menguntungkan, pasangan dalam pemerintahan berjalan bersama, tetapi ketika salah satunya menghadapi tekanan, justru dibiarkan menghadapi semuanya sendirian.
Lebih jauh lagi, apabila terjadi tindakan politik yang secara sengaja menjatuhkan pasangan sendiri demi kepentingan kekuasaan, maka hal tersebut patut dipertanyakan dari sudut etika kepemimpinan dan tanggung jawab politik.
Kesetiaan terhadap komitmen politik bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan. Namun, menyelesaikan persoalan melalui hukum jauh lebih terhormat daripada membiarkan konflik internal berubah menjadi pengkhianatan politik.
Jangan sampai seorang Presiden justru menjadi bagian dari persoalan politik yang melemahkan Wakil Presidennya sendiri. Jabatan dan kekuasaan seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan arena saling menjatuhkan.
F. DPR HARUS MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK PENGAWASAN DAN STABILITAS KONSTITUSIONAL
DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional dalam menjalankan fungsi tersebut.
Namun, hak konstitusional harus dijalankan dengan tanggung jawab konstitusional pula.
Anggota DPR tentu memiliki kebebasan menyampaikan kritik, mengajukan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak ada yang salah dengan pengawasan terhadap Wakil Presiden.
Akan tetapi, pengawasan harus diarahkan untuk menemukan kebenaran hukum, bukan untuk membangun tekanan politik agar seseorang kehilangan jabatan.
Dalam perkara yang menyangkut keberlangsungan jabatan Presiden atau Wakil Presiden, setiap anggota DPR semestinya mempertimbangkan bukan hanya kepentingan politik fraksinya, tetapi juga akibat ketatanegaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jangan sampai hak pengawasan berubah menjadi alat untuk mengganggu stabilitas pemerintahan tanpa landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
G. DEMOKRASI BUKAN HANYA TENTANG SIAPA YANG BERKUASA, TETAPI BAGAIMANA KEKUASAAN DIBATASI
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Konsekuensinya, tidak ada pejabat negara yang berada di atas hukum. Namun, tidak seorang pun juga boleh diberhentikan dari jabatan konstitusionalnya tanpa melalui hukum.
Prinsip tersebut berlaku sama, baik kepada Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, maupun seluruh penyelenggara negara.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Pengawasan parlemen adalah bagian dari demokrasi. Bahkan, mekanisme pemakzulan juga merupakan bagian dari sistem konstitusional.
Tetapi semua itu harus ditempatkan dalam batas-batas hukum.
Jangan menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan. Jangan menjadikan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu sebagai pembenaran untuk mengubah mandat rakyat melalui tekanan politik.
Rakyat telah memberikan suaranya. Hasil pemilu yang sah harus dihormati. Apabila terdapat persoalan hukum, selesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
PENUTUP: JANGAN BIARKAN KURSI KEKUASAAN MENGALAHKAN MARWAH KONSTITUSI
Bagi saya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran Rakabuming Raka sebagai pribadi ataupun Wakil Presiden sebagai jabatan. Ini menyangkut masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kita harus berhati-hati menciptakan preseden bahwa seorang pejabat yang belum terbukti memenuhi alasan pemberhentian menurut konstitusi dapat disingkirkan hanya karena tekanan dan kepentingan politik.
Sebab, apabila hari ini mekanisme konstitusi diperlakukan sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang, bukan tidak mungkin pada masa mendatang mekanisme yang sama akan digunakan terhadap siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Sebagai seorang Advokat, Praktisi Hukum, dan Dosen, saya ingin menegaskan beberapa hal.
Pertama, hormati hasil pemilihan umum yang sah karena di sanalah mandat rakyat diberikan. Jangan pernah menjadikan ketidakpuasan politik sebagai alasan untuk mengabaikan pilihan rakyat.
Kedua, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, buktikan melalui mekanisme konstitusional. Jangan mendahului proses pembuktian dengan penghakiman politik.
Ketiga, DPR harus menggunakan hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab. Hak pengawasan bukan cek kosong untuk menjatuhkan pejabat negara.
Keempat, Presiden dan Wakil Presiden harus menjaga etika kepemimpinan serta tanggung jawab politik dalam menjalankan mandat pemerintahan. Jangan sampai kepentingan kekuasaan membuat seorang pemimpin meninggalkan, apalagi menjatuhkan, pasangan yang bersama-sama memperoleh mandat rakyat.
Kelima, seluruh lembaga negara harus menempatkan konstitusi di atas kepentingan kelompok dan kepentingan kekuasaan.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa Wakil Presiden tidak boleh dikritik, tidak boleh diperiksa, atau tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada pejabat negara yang kebal hukum. Namun, pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah, bukti yang dapat diuji, dan prosedur yang ditetapkan konstitusi.
Kita harus membedakan secara tegas antara kritik politik, proses pengawasan parlemen, pembuktian hukum, dan keputusan pemberhentian.
Kursi kekuasaan boleh diperebutkan, tetapi konstitusi tidak boleh dikorbankan. Jabatan boleh berakhir melalui mekanisme hukum, tetapi jangan pernah membiarkan hukum berakhir di tangan kepentingan politik.
Sebab, ketika pemakzulan kehilangan pijakan konstitusional dan berubah menjadi instrumen pertarungan kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan masa depan negara hukum Indonesia.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa bangsa ini lebih sibuk memperebutkan kursi kekuasaan daripada menjaga kehormatan konstitusinya.
Demokrasi harus dijaga, mandat rakyat harus dihormati, dan konstitusi harus ditegakkan. Salam Keadilan. (***)
About The Author
