MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Kritik tajam diarahkan kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyusul pernyataannya yang pernah menyebut Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai pernyataan tersebut problematik, terlebih ketika kritik publik justru direspons dengan argumentasi pembelaan diri melalui istilah “Perkalian Nol” atau zero multiplier.
Dalam komentar pers tertanggal 10 November 2026, Hendardi menegaskan, persoalan utama bukan sekadar apakah Habiburokhman mengetahui dugaan penyadapan ilegal ketika melontarkan pujian tersebut. Lebih dari itu, publik berhak mempertanyakan standar dan ukuran objektif yang digunakan seorang Ketua Komisi III DPR dalam memberikan predikat istimewa kepada Kapolri.
Menurutnya, penilaian terhadap pimpinan kepolisian seharusnya didasarkan pada parameter yang jelas, mulai dari kinerja, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), profesionalisme, hingga komitmen reformasi kepolisian.
PENGAWASAN DPR DIPERTANYAKAN
Hendardi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan Komisi III DPR terhadap institusi Polri, khususnya selama masa kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Berbagai persoalan di tubuh kepolisian, seperti dugaan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalisasi, impunitas anggota, buruknya pelayanan publik, hingga persoalan akuntabilitas kelembagaan, semestinya menjadi agenda serius pengawasan parlemen.
Namun, menurut Hendardi, yang lebih sering terlihat justru kedekatan dan pujian politik kepada pimpinan Polri.
Ia menilai, argumentasi zero multiplier yang digunakan Habiburokhman tidak menjawab substansi kritik publik. Sebab, persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata pengetahuan pribadi seorang pejabat, melainkan standar penilaian dan tanggung jawab politik lembaga yang memiliki mandat mengawasi kepolisian.
Hendardi juga menyinggung dugaan pelanggaran serius berupa penyadapan ilegal yang disebut-sebut melibatkan LSP. Dugaan tersebut, menurutnya, tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai dasar penilaian Habiburokhman terhadap kinerja Kapolri.
KOMISI III BUKAN KLUB PENGGEMAR KAPOLRI
Dengan nada tegas, Hendardi mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak boleh dijalankan berdasarkan kekaguman personal, kedekatan politik, ataupun loyalitas kepada pejabat yang seharusnya diawasi.
“Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang harus memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Hendardi dalam komentarnya.
Ia menekankan, hubungan DPR dengan Polri merupakan relasi pengawasan, bukan relasi pemujaan.
Karena itu, Habiburokhman dinilai seharusnya tidak terus-menerus membangun argumentasi pembenaran atas pujian yang pernah disampaikannya. Sebaliknya, ia harus menjelaskan kepada publik bagaimana Komisi III menjalankan mandat pengawasannya selama ini.
PUBLIK MENUNGGU PERTANGGUNGJAWABAN
Hendardi menegaskan, hal yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekadar pernyataan politik seorang Ketua Komisi III, melainkan efektivitas pengawasan parlemen terhadap berbagai penyimpangan dan persoalan struktural di tubuh Polri.
Apakah Komisi III telah menjalankan pengawasan secara serius? Apakah kewenangan politik DPR sudah digunakan secara optimal untuk mengoreksi berbagai persoalan kepolisian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Hendardi, jauh lebih penting daripada polemik pembelaan diri melalui istilah Perkalian Nol.
Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan parlemen bukan formalitas politik, apalagi panggung untuk memberikan pujian kepada institusi yang diawasi.
Sebab, ketika lembaga pengawas justru lebih sibuk memuji daripada mengoreksi, publik berhak mempertanyakan: siapa sebenarnya yang mengawasi kekuasaan? (MIM-MDO)
About The Author
