Rekrutmen 25.300 Prajurit TNI Harus Berpihak pada Anak Daerah, Bersih dari Calo, dan Menjadi Jalan Keluar bagi Pengangguran di Maluku
Oleh: Ishak Rumakat
Tokoh Pemuda dan Aktivis Kemasyarakatan Maluku
Ketua Aliansi Pemerhati Rakyat Maluku (APRM)
Kebijakan alokasi 25.300 kuota prajurit TNI yang terdiri dari 6.200 Bintara dan 19.100 Tamtama menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Kepulauan Maluku. Kebijakan ini seharusnya menjadi momentum besar untuk membuka kesempatan pengabdian bagi putra-putri daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan berkarier.
Namun, satu hal yang perlu ditegaskan kepada Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., adalah jangan sampai kebijakan besar ini hanya terlihat menguntungkan masyarakat Maluku dalam angka pendaftaran, tetapi pada akhirnya kesempatan kelulusan justru tidak berpihak kepada anak-anak asli daerah.
Sebagai tokoh pemuda dan Ketua Aliansi Pemerhati Rakyat Maluku (APRM), saya memandang bahwa rekrutmen prajurit TNI bukan sekadar agenda penerimaan personel. Ini menyangkut keadilan sosial, pemerataan kesempatan, masa depan generasi muda, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
JANGAN SAMPAI ANAK MALUKU HANYA MENJADI PENONTON DI TANAH SENDIRI
Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang tidak mudah. Banyak anak muda tumbuh di pulau-pulau kecil, desa terpencil, dan wilayah perbatasan dengan akses informasi serta fasilitas pembinaan yang terbatas.
Tidak sedikit generasi muda Maluku yang memiliki semangat, keberanian, kedisiplinan, dan cita-cita menjadi prajurit TNI. Namun, mereka sering kali menghadapi keterbatasan fasilitas latihan, pembinaan fisik, informasi seleksi, hingga kemampuan ekonomi keluarga.
Karena itu, apabila tersedia alokasi penerimaan dalam jumlah besar, Pangdam XV/Pattimura harus memastikan bahwa sosialisasi dan akses seleksi menjangkau seluruh wilayah Maluku, bukan hanya terpusat di Ambon atau kota-kota besar.
Jangan sampai anak-anak dari pulau terluar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Seram, Buru, hingga wilayah kepulauan lainnya hanya menjadi penonton ketika kesempatan mengabdi kepada negara terbuka lebar.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa prioritas terhadap putra-putri daerah harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan resmi, persyaratan yang sah, dan prinsip seleksi yang transparan. Identitas daerah tidak boleh menjadi alasan diskriminasi, tetapi akses dan kesempatan bagi masyarakat lokal harus benar-benar diperhatikan.
25.300 KUOTA JANGAN HANYA MENJADI ANGKA, TETAPI HARUS TERASA MANFAATNYA BAGI MALUKU
Jika alokasi 25.300 formasi tersebut memang mencakup penerimaan yang menjadi kewenangan atau jangkauan rekrutmen Kodam XV/Pattimura, maka masyarakat berhak memperoleh penjelasan terbuka mengenai pembagian kuota, wilayah penerimaan, persyaratan, serta mekanisme penentuan kelulusan.
Jangan sampai informasi mengenai kuota besar hanya menjadi kabar menggembirakan sesaat, tanpa kejelasan berapa banyak kesempatan yang benar-benar dapat diakses generasi muda Maluku.
Pangdam perlu memastikan adanya sosialisasi yang terukur, pendampingan calon peserta, dan pengawasan sampai seluruh tahapan seleksi selesai.
Bahkan, anak-anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, serta masyarakat yang bekerja di sektor informal harus memperoleh kesempatan yang sama sepanjang memenuhi persyaratan.
Negara tidak boleh membiarkan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi anak muda yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengabdi.
BERSIHKAN SELEKSI DARI CALO: JANGAN ADA HARGA UNTUK MENJADI PRAJURIT
Satu persoalan yang tidak boleh ditoleransi adalah praktik percaloan dan dugaan pungutan liar dalam proses penerimaan prajurit.
Rekrutmen TNI harus bersih, transparan, objektif, dan tidak diperdagangkan oleh oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
Kalau benar seluruh tahapan seleksi dinyatakan gratis, maka pengawasan terhadap pelaksanaannya harus dilakukan secara serius. Jangan hanya memasang pengumuman bahwa penerimaan tidak dipungut biaya, tetapi masyarakat masih dihantui cerita tentang adanya pihak-pihak yang menawarkan jalan pintas.
Saya meminta Pangdam XV/Pattimura memberikan ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat, menjamin kerahasiaan pelapor, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan praktik percaloan, pungutan liar, atau penyalahgunaan kewenangan.
Tidak boleh ada anak orang kaya yang membeli kelulusan, sementara anak keluarga sederhana yang memiliki kemampuan justru kehilangan kesempatan.
Prajurit TNI harus lahir dari kompetensi, disiplin, kesehatan, mental, integritas, dan semangat pengabdian, bukan dari transaksi di belakang meja.
PENGANGGURAN MALUKU HARUS MENJADI PERHATIAN BERSAMA
Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku.
Berdasarkan angka yang menjadi perhatian publik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku disebut berada pada kisaran 5,75 persen, sementara jumlah penganggur terbuka tercatat sekitar 58.248 orang. Angka tersebut perlu dibaca berdasarkan periode rilis resmi BPS, tetapi sudah cukup menjadi pengingat bahwa persoalan kesempatan kerja bagi generasi muda tidak boleh dipandang sebelah mata.
Kita menghadapi kenyataan bahwa setiap tahun lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi memasuki pasar kerja. Sementara itu, kesempatan kerja formal di daerah belum selalu mampu menyerap seluruh angkatan kerja baru.
Jika persoalan ini tidak ditangani melalui kebijakan yang konsisten, Maluku berisiko menghadapi peningkatan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan kesempatan kerja, serta urbanisasi pemuda dari kabupaten dan pulau-pulau kecil menuju Kota Ambon maupun daerah lain.
Karena itu, kesempatan penerimaan prajurit TNI harus dilihat sebagai salah satu jalur pengabdian dan kesempatan kerja bagi generasi muda, bukan sebagai satu-satunya solusi atas persoalan pengangguran.
Pemerintah daerah bersama TNI juga perlu memperkuat pembinaan keterampilan, pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja produktif agar masa depan anak Maluku tidak hanya bergantung pada penerimaan institusi negara.
PUTRA DAERAH MEMILIKI KEUNGGULAN SOSIAL DAN TERITORIAL
Dalam konteks pembinaan teritorial, keberadaan prajurit yang memahami karakteristik wilayah, budaya, bahasa, adat istiadat, serta kondisi sosial masyarakat setempat merupakan nilai penting.
Maluku bukan wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang seragam. Setiap pulau memiliki tantangan, tradisi, dan kebutuhan pendekatan yang berbeda.
Prajurit yang berasal dari daerah setempat berpotensi memiliki kedekatan emosional dan pemahaman sosial yang baik ketika menjalankan tugas di wilayahnya.
Namun, hal tersebut harus tetap berjalan seiring dengan profesionalisme TNI, prinsip persatuan nasional, serta sistem penempatan personel berdasarkan kebutuhan organisasi.
Kebijakan afirmatif yang terukur bagi putra-putri daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan kesempatan sekaligus mendukung pembinaan teritorial di wilayah kepulauan.
TUJUH TUNTUTAN APRM KEPADA PANGLIMA KODAM XV/PATTIMURA
Atas dasar itu, APRM menyampaikan tujuh hal yang perlu menjadi perhatian Pangdam XV/Pattimura:
1. Transparansi kuota: Jelaskan secara terbuka jumlah formasi yang benar-benar dialokasikan untuk wilayah Maluku, termasuk pembagian Bintara dan Tamtama.
2. Prioritas kesempatan anak daerah: Pastikan putra-putri Maluku memperoleh akses seleksi yang adil berdasarkan ketentuan resmi dan persyaratan yang berlaku.
3. Pemerataan sosialisasi: Jangkau seluruh kabupaten, pulau terluar, dan wilayah terpencil agar tidak terjadi ketimpangan informasi.
4. Seleksi gratis dan bersih: Pastikan tidak ada pungutan liar, calo, suap, maupun praktik menjanjikan kelulusan.
5. Pengawasan independen dan terbuka: Sediakan kanal pengaduan serta mekanisme pengawasan yang dapat dipercaya masyarakat.
6. Pembinaan calon prajurit: Perkuat pendampingan persiapan fisik, kesehatan, psikologi, dan administrasi tanpa menjanjikan kelulusan.
7. Evaluasi keterwakilan daerah: Sampaikan hasil penerimaan secara transparan berdasarkan wilayah asal peserta, dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi.
PANGDAM HARUS MENJAWAB ASPIRASI MASYARAKAT MALUKU
Saya berharap Mayjen TNI Dody Triwinarto tidak hanya melihat persoalan rekrutmen ini sebagai urusan administratif penerimaan personel, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat Maluku.
Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata.
Jangan sampai kebijakan afirmatif hanya menjadi slogan, sementara anak-anak Maluku yang memiliki kemampuan justru tersisih karena minimnya informasi, keterbatasan akses, atau ulah oknum yang mencari keuntungan.
Kami tidak meminta kelulusan diberikan tanpa seleksi. Kami juga tidak meminta standar TNI diturunkan demi kepentingan daerah.
Yang kami tuntut adalah keadilan kesempatan, transparansi, integritas, dan keberpihakan terhadap pemerataan akses.
Anak Maluku tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya meminta kesempatan yang adil untuk membuktikan kemampuan dan mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jangan biarkan putra-putri Maluku hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Berikan mereka ruang, akses, dan kesempatan yang setara untuk berdiri sebagai prajurit penjaga kedaulatan bangsa.
Sebab, keadilan bagi generasi muda bukan hanya tentang berapa banyak kuota yang diumumkan, melainkan tentang siapa yang benar-benar memperoleh kesempatan untuk meraihnya.
Maluku membutuhkan kebijakan yang nyata, bukan sekadar janji. (***)
About The Author
