MALUKU INDOMEDIA.COM,AMBON– Wacana mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menjadi isu yang dapat memunculkan konsekuensi serius terhadap stabilitas pemerintahan, legitimasi kekuasaan, serta kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi Indonesia.
Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian figur dalam struktur pemerintahan, tetapi juga menyangkut bagaimana konstitusi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan politik elite.
Pandangan kritis tersebut disampaikan Karim Tamarele, Sekretaris Bidang SPM DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, melalui tulisan refleksi sosial-politiknya mengenai dinamika kekuasaan dan masa depan demokrasi Indonesia, Selasa (10/11/2026)
Menurut Karim, kekuasaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepemilikan jabatan maupun legitimasi elektoral. Lebih dari itu, kekuasaan harus dibangun di atas integritas, kapasitas kepemimpinan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap konstitusi.
KONSTITUSI JANGAN KALAH OLEH KEPENTINGAN ELITE
Karim menegaskan, apabila pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi, pemerintah harus memastikan seluruh proses transisi kekuasaan berlangsung secara konstitusional, transparan, dan tidak menciptakan ketidakpastian politik berkepanjangan.
Baginya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap proses politik berjalan berdasarkan prinsip negara hukum, bukan sekadar kompromi dan kepentingan kelompok elite.
Ia juga mengingatkan agar dinamika politik di tingkat pusat tidak menyeret masyarakat ke dalam polarisasi, permusuhan, maupun konflik horizontal.
“Rakyat harus ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan sekadar objek mobilisasi politik,” demikian penegasan dalam refleksi politik tersebut.
IMM SOROT RISIKO POLARISASI DAN DINASTI POLITIK
Lebih jauh, Karim menilai dinamika semacam ini menjadi ujian kedewasaan demokrasi Indonesia. Perbedaan dukungan dan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah sistem demokrasi Indonesia benar-benar mampu menempatkan konstitusi di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun dinasti politik.
“Negara harus lebih besar daripada kepentingan individu. Konstitusi harus lebih kuat daripada kompromi politik. Dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama penyelenggaraan kekuasaan,” tegasnya.
Menurutnya, demokrasi yang sehat bukan hanya mampu melahirkan pemimpin melalui proses elektoral, tetapi juga memastikan setiap pemimpin bertanggung jawab kepada hukum, negara, dan rakyat.
EMPAT PERTANYAAN POLITIK JIKA WAKIL PRESIDEN MUNDUR
Karim menyebut, apabila skenario pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi, sejumlah pertanyaan strategis akan muncul dan membutuhkan jawaban politik maupun konstitusional.
Pertama, apakah koalisi pemerintahan tetap solid atau justru mengalami perubahan peta kekuatan politik?
Kedua, bagaimana sikap partai-partai politik pendukung pemerintahan menghadapi kemungkinan perubahan tersebut?
Ketiga, apakah pergantian posisi Wakil Presiden akan memengaruhi keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan?
Keempat, siapa figur yang berpeluang menggantikan posisi Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Karim, tidak boleh dijawab hanya melalui kalkulasi kepentingan politik, tetapi harus berpijak pada ketentuan konstitusi dan kepentingan nasional.
KEPERCAYAAN RAKYAT JANGAN DIKORBANKAN
Pada akhirnya, Karim mengingatkan bahwa jabatan politik bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan negara. Kepercayaan rakyat justru menjadi fondasi yang menentukan kuat atau lemahnya legitimasi pemerintahan.
Pergantian kekuasaan merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, supremasi hukum, konstitusi, dan kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan kepentingan kekuasaan.
“Seorang pejabat boleh datang dan pergi, namun konstitusi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan kepentingan kekuasaan.”
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang menduduki kursi kekuasaan, melainkan harus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kursi Wakil Presiden, melainkan kualitas demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap masa depan negara. (MIM-CN)
About The Author
