
KUINDOMEDIA.COM, JAKARTA— Stabilitas politik dan keamanan nasional dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan, menyarankan Presiden Prabowo agar mempertimbangkan figur dari kalangan nonpartai politik sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan politik, meredam potensi perbedaan pandangan di tengah masyarakat, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026), Abdul Hamid mengingatkan bahwa keputusan menyangkut posisi wakil presiden bukan sekadar persoalan pembagian kekuasaan politik, melainkan menyangkut kepentingan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, saya menyarankan agar Presiden Prabowo tidak mengajukan calon wakil presiden dari kalangan partai politik,” ujarnya.
Ia menilai, mengusung figur yang memiliki latar belakang atau kepentingan politik kepartaian, termasuk dari internal Partai Gerindra, berpotensi memunculkan dinamika dan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
Karena itu, Abdul Hamid mendorong agar Prabowo memilih sosok independen yang memiliki kapasitas kenegarawanan, integritas, pengalaman, serta penerimaan luas dari berbagai elemen masyarakat.
TIGA TOKOH NASIONAL MASUK RADAR PERTIMBANGAN
Abdul Hamid bahkan menyebut tiga nama tokoh nasional yang dinilainya layak dipertimbangkan Presiden Prabowo.
Ketiganya adalah Prof. KH Said Aqil Siroj, Prof. KH Nasaruddin Umar, dan Suryo Bambang Sulisto, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Ketiga figur tersebut dinilai memiliki latar belakang, pengalaman, serta kapasitas yang dapat menjadi modal untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan menjaga persatuan nasional.
“Saya yakin salah satu dari ketiga tokoh panutan tersebut dapat menjadi pilihan yang baik untuk mendampingi Presiden Prabowo. Mereka diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa, membantu menciptakan stabilitas keamanan, serta mendukung keberhasilan program pemerintah,” ungkapnya.
Lebih jauh, Abdul Hamid menekankan bahwa calon wakil presiden ideal bukanlah figur yang menjadikan jabatan sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik berikutnya.
Ia berharap sosok yang dipilih tidak memiliki ambisi politik untuk maju dalam Pilpres 2029, melainkan benar-benar berorientasi pada pengabdian kepada negara, mampu membangun komunikasi lintas kelompok, serta menjalin silaturahmi dengan seluruh elemen bangsa.
JANGAN TERJEBAK KOMPROMI POLITIK, KEPENTINGAN NEGARA HARUS DIUTAMAKAN
Menurut Abdul Hamid, ketepatan memilih wakil presiden akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemerintahan. Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Pesan politik yang disampaikan Abdul Hamid mengarah pada satu prinsip penting: jabatan wakil presiden harus ditempatkan sebagai instrumen pengabdian nasional, bukan sekadar ruang kompromi atau akomodasi kepentingan partai politik.
“Pada akhirnya, wakil presiden yang tepat adalah sosok yang mampu membantu presiden bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” pungkasnya.
Di tengah dinamika politik nasional, usulan tersebut menjadi salah satu pandangan yang patut dicermati. Namun, keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tetap harus berpijak pada konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (MIM-MDO)






