MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia kini menjadi perhatian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Maluku. Pasalnya, pelaksanaan program tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Koordinator Daerah BEM Nusantara Maluku, Adam R. Rahantan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang dilaporkan belum memberikan pelayanan secara optimal, meskipun telah melalui proses pembangunan maupun aktivasi.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mengingat program MBG merupakan kebijakan yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berada di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi maupun infrastruktur.
BEM Nusantara Maluku juga menyoroti kebijakan aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, termasuk Provinsi Maluku, yang diumumkan oleh BGN pada 2 Oktober 2026. Namun, aktivasi tersebut harus dipastikan benar-benar berlanjut pada operasional dan penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang begitu besar dan menyangkut masa depan generasi bangsa hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, peresmian, maupun seremoni aktivasi. Yang paling penting adalah bagaimana dapur-dapur tersebut benar-benar beroperasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak di wilayah 3T, khususnya di Provinsi Maluku, tegas Rahantan, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian dan prioritas lebih terhadap daerah-daerah 3T. Sebab, wilayah seperti Maluku memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membutuhkan strategi distribusi, dukungan logistik, serta pembiayaan operasional yang tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan.
Menurut Adam, menjadi sebuah pertanyaan ketika dapur-dapur SPPG telah dibangun dan diaktivasi, tetapi masyarakat masih mempertanyakan kapan pelayanan MBG dapat benar-benar berjalan secara konsisten. Ia juga mempertanyakan sejauh mana kesiapan operasional dan pengawasan terhadap dapur-dapur tersebut.
“Kalau pemerintah telah mengumumkan aktivasi ratusan SPPG di wilayah Indonesia Timur, maka masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan dan realisasi operasionalnya. Jangan sampai daerah perkotaan lebih dahulu menikmati pelayanan, sementara anak-anak di wilayah kepulauan dan daerah 3T masih harus menunggu tanpa kepastian,” lanjutnya.
BEM Nusantara Maluku menegaskan bahwa pemerataan program MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau diaktivasi, melainkan dari sejauh mana program tersebut benar-benar menjangkau penerima manfaat. Keberhasilan program ini harus dilihat dari kehadiran pelayanan nyata, keberlanjutan distribusi makanan bergizi, serta pemerataan akses bagi seluruh anak Indonesia.
Oleh karena itu, Adam R. Rahantan mendesak Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, agar memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T, terutama Provinsi Maluku. Ia berharap BGN segera memastikan kejelasan status operasional setiap SPPG yang telah diaktivasi, sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang menyebabkan pelayanan belum berjalan sebagaimana diharapkan.
“Negara tidak boleh hanya hadir melalui program dan angka-angka di atas kertas. Negara harus benar-benar hadir melalui pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. Anak-anak di Maluku memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi sebagaimana anak-anak di daerah lainnya. Jangan biarkan kondisi geografis menjadi alasan tertinggalnya pelayanan publik,” tutup Adam. (MIM-TL)
About The Author
