Oleh: Al Mahulette – Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota
COP30 di Belém, Brazil, bukan sekadar agenda dunia. Itu adalah cermin yang menunjukkan betapa gentingnya masa depan provinsi kepulauan seperti Maluku. Tema besar Climate Leadership and Cooperation memberi pesan tegas: kepemimpinan iklim bukan pilihan, tetapi keharusan—terutama bagi wilayah yang seluruh denyut hidupnya berada di garis pesisir.
Data berbicara lebih keras daripada retorika. Teluk Ambon mencatat kenaikan permukaan laut ±4 mm per tahun. Prediksi 2050 memperlihatkan ancaman rob hingga 1,40 meter di beberapa titik pesisir rendah—angka yang cukup untuk melumpuhkan ratusan permukiman tradisional.
Laporan lintas kajian juga menunjukkan bahwa antara 2018–2023, Maluku kehilangan 25 hektar pesisir akibat abrasi dan hilangnya bakau. Sementara itu, BMKG menegaskan kenaikan muka laut nasional mencapai 0,8–1,2 cm per tahun, memperparah kerentanan pulau-pulau kecil.
Bagi Maluku, ini bukan statistik jauh di awan. Ini menyentuh langsung masa depan ekonomi rakyat: perikanan, dermaga rakyat, permukiman pesisir, hingga terumbu karang yang kini semakin rentan akibat pemutihan. Bahkan di tahun 2016, catatan El Niño memperlihatkan Ambon mengalami kekurangan air bersih—sebuah ironi untuk provinsi kepulauan.
Brazil lewat COP30 menekankan pentingnya negara tropis membangun koalisi perlindungan ekosistem. Maluku berada pada posisi strategis untuk ikut memimpin, bukan sekadar menjadi “korban iklim”. Untuk itu, ada tiga langkah transformasi yang harus segera dikerjakan:
Menata Ulang Ruang dengan Lensa Risiko Iklim
RTRW dan RDTR Maluku wajib diperbarui berbasis peta kerentanan terbaru: rob, abrasi, dan pergeseran garis pantai.
Permukiman pesisir yang paling terancam tidak bisa lagi dibiarkan menunggu bencana—harus direlokasi dengan pendekatan sosial budaya, atau diperkuat dengan solusi alami seperti sabuk bakau.
Infrastruktur Adaptif untuk Provinsi Kepulauan
Dermaga rakyat, pelabuhan kecil, dan jalur transportasi laut harus didesain ulang agar tahan gelombang ekstrem.
Sementara itu, jalur evakuasi rob, titik-titik pengungsian tepi pantai, dan sistem peringatan dini perlu menjadi standar, bukan tambahan.
Rehabilitasi bakau wajib dipercepat—bukan sekadar proyek, tetapi sistem penyangga hidup yang terbukti mampu menahan abrasi dan menyerap karbon.
Akselerasi Energi Bersih & Ekonomi Biru
Maluku memiliki peluang emas untuk menjadi contoh provinsi kepulauan dengan energi terbarukan: solar off-grid, angin pesisir, hingga biomassa lokal.
Ekonomi biru harus diperkuat: perikanan adaptif, budidaya laut berkelanjutan, dan pariwisata bahari yang menjaga karang sekaligus memberi pendapatan.
Keterlibatan komunitas adat dan masyarakat pesisir adalah kunci restorasi karang dan bakau—sekaligus membuka lapangan kerja baru yang relevan dengan perubahan iklim.
COP30 memberi Maluku satu pesan penting: keberanian untuk berubah sekarang akan menentukan apakah provinsi kepulauan ini selamat atau tenggelam secara perlahan.
Dengan data lokal yang kuat, kepemimpinan berbasis sains, dan visi pembangunan yang menempatkan pesisir sebagai pusat perencanaan, Maluku bisa menjadi contoh provinsi kepulauan yang tidak menunggu bencana untuk bertindak.
Kini saatnya Maluku mengubah kerentanan menjadi kekuatan. Dari Belém ke Maluku, perjalanan kepemimpinan iklim dimulai hari ini—dan sejarah akan mencatat apakah kita memilih bergerak, atau membiarkan ombak menulis akhir cerita kita. (***)
About The Author
