MALUKUINDOMEDIA.COM, AMBON— Memasuki tahun kedua pemerintahan LAWAMENA, realisasi tujuh misi Sapta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025–2029 menjadi perhatian dalam evaluasi arah pembangunan daerah.
Darul Kutni Tuhepaly, pemerhati kebijakan publik dan politik Maluku sekaligus mantan anggota DPRD Maluku, menjadi salah satu figur yang relevan dimintai pandangan mengenai pelaksanaan agenda pembangunan, efektivitas kebijakan pemerintah, serta sejauh mana janji pembangunan diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, Sabtu (17/10/2026)
Sejumlah isu strategis perlu mendapat perhatian, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pemerataan infrastruktur antarpulau, hingga percepatan investasi Blok Masela dan pengembangan hilirisasi komoditas unggulan Maluku.
Evaluasi tersebut perlu mengacu pada target resmi RPJMD, realisasi program dan anggaran, serta indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, publik dapat membedakan antara program yang masih dalam tahap perencanaan, program yang sedang berjalan, dan program yang telah memberikan hasil terukur.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai melalui pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang diumumkan. Ukuran penting lainnya ialah apakah masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih baik, lapangan kerja yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, serta peluang ekonomi yang lebih merata.
Pertanyaan mendasarnya: sejauh mana misi Sapta Cita telah diwujudkan, dan apa langkah konkret yang perlu dipercepat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Maluku? (MIM-MDO)
About The Author
