MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat catatan kritis dalam laporan evaluasi yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama KabinetBayangan.id. Rapor bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran itu memberikan nilai rata-rata kinerja kabinet sebesar 4,7 dari skala 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum, sementara kelompok ahli memberikan nilai lebih rendah, yakni 2,9 dari 10.
Hasil evaluasi yang dipublikasikan pada 11 Oktober 2026 tersebut menjadi alarm bagi pemerintah bahwa pelaksanaan kebijakan publik masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, lapangan kerja, penegakan hukum, hingga efektivitas program prioritas.
Penilaian tersebut merupakan hasil survei persepsi responden, bukan putusan resmi mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, angka-angka yang dipaparkan CELIOS dan Kabinet Bayangan memperlihatkan adanya kritik serius yang perlu dijawab pemerintah melalui kebijakan konkret dan terukur.
Nilai Presiden dan Wakil Presiden di Bawah Lima
Dalam evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, Presiden Prabowo Subianto memperoleh nilai 2,8 dari 10 dari kelompok ahli dan 4,6 dari 10 dari masyarakat umum.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nilai 2,2 dari 10 berdasarkan penilaian ahli dan 4,9 dari 10 dari masyarakat umum.
Adapun kinerja Kabinet Merah Putih secara keseluruhan memperoleh nilai 2,9 dari 10 dari kelompok ahli dan 4,7 dari 10 dari masyarakat umum.
Rangkaian nilai tersebut menempatkan evaluasi kinerja pemerintahan di bawah angka lima. Perbedaan penilaian antara ahli dan masyarakat umum juga menjadi catatan penting dalam membaca persepsi terhadap kepemimpinan, tata kelola, serta pelaksanaan agenda pemerintahan.
Beban Hidup Menjadi Persoalan Paling Mendesak
CELIOS dan Kabinet Bayangan turut menyoroti persoalan ekonomi yang dinilai paling mendesak untuk diperbaiki.
Harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama dengan persentase 78 persen. Persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja menyusul dengan 58 persen, sedangkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi mencapai 35 persen.
Selain itu, sebanyak 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah sangat membebani masyarakat.
Angka tersebut menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak berhenti pada target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Bagi rumah tangga, keberhasilan pembangunan harus terasa dalam kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pekerjaan yang layak, serta mendapatkan pelayanan publik yang adil.
Dalam konteks Maluku, persoalan harga kebutuhan pokok dan kesempatan kerja juga relevan untuk menjadi perhatian. Sebagai wilayah kepulauan, keterjangkauan distribusi barang, biaya transportasi antarpulau, serta ketersediaan lapangan kerja produktif merupakan isu yang membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Ahli Khawatir terhadap Arah Kebijakan, Penanganan Karhutla Disorot
Laporan tersebut mencatat sebanyak 92 persen responden ahli mengaku khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah. Sementara itu, 96 persen menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola lingkungan, pencegahan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan, kebijakan lingkungan tidak cukup diukur melalui program dan anggaran. Efektivitas pelaksanaan di lapangan, perlindungan ekosistem, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga perlu menjadi ukuran keberhasilan.
Bagi wilayah Maluku yang memiliki kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta sumber daya alam yang bernilai strategis, evaluasi kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.
Program MBG Diminta Dievaluasi Total
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, turut menjadi sorotan dalam laporan tersebut.
Sebanyak 76 persen responden disebut menilai program MBG sebaiknya dihentikan atau dievaluasi secara menyeluruh.
Angka tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan MBG gagal. Namun, temuan itu menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah menguji kembali efektivitas program, ketepatan sasaran, tata kelola anggaran, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Evaluasi menyeluruh perlu didasarkan pada data pelaksanaan, standar keamanan pangan, kualitas makanan, mekanisme pengawasan, dan transparansi penggunaan anggaran. Jika ditemukan persoalan, pemerintah harus memastikan perbaikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sepuluh Pejabat Masuk Daftar Evaluasi Terbawah
Dalam daftar evaluasi yang merekomendasikan pergantian atau reshuffle, sejumlah pejabat memperoleh poin terendah berdasarkan indikator penilaian dalam laporan tersebut.
Berikut sepuluh nama yang dicantumkan:
1. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: -159 poin.
2. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia: -158 poin.
3. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan: -103 poin.
4. Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional: -47 poin.
5. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan: -43 poin.
6. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: -24 poin.
7. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: -17 poin.
8. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial: -17 poin.
9. Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: -16 poin.
10. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan: -16 poin.
Daftar tersebut merupakan hasil evaluasi dalam laporan CELIOS dan Kabinet Bayangan, bukan keputusan resmi pemerintah mengenai pemberhentian pejabat.
Rekomendasi pergantian pejabat pada dasarnya perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang transparan, dengan mempertimbangkan capaian program, kualitas pelayanan, akuntabilitas anggaran, serta kemampuan masing-masing pejabat memenuhi target kinerja.
Enam Rekomendasi untuk Mengoreksi Arah Pemerintahan
Sebagai tindak lanjut atas berbagai temuan tersebut, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyampaikan enam rekomendasi utama:
1. Menghentikan pemotongan Dana Desa untuk kepentingan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Mewujudkan zaken kabinet atau kabinet berbasis kompetensi, evaluasi kinerja, dan meritokrasi, bukan sekadar pembagian kekuasaan politik.
3. Menerapkan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya.
4. Menghentikan pola penambahan utang secara agresif dan memangkas program yang dinilai tidak efisien.
5. Mengembangkan indikator pembangunan yang turut mengukur indeks kebahagiaan (happiness index) dan batas-batas ekologis (planetary boundaries).
6. Menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas serta mengembalikan proses rekrutmen berbasis merit.
Rekomendasi tersebut menempatkan efisiensi anggaran, kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai agenda koreksi kebijakan.
Rapor Merah Harus Dijawab dengan Kerja Nyata
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan pemerintah telah menjawab kebutuhan masyarakat?
Nilai 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum dan 2,9 dari 10 dari kelompok ahli tidak dapat diabaikan. Namun, angka tersebut juga harus dibaca secara proporsional, dengan memperhatikan metode survei, karakteristik responden, dan indikator yang digunakan.
Pemerintah memiliki ruang untuk menjawab kritik melalui pembenahan program, keterbukaan data, pengawasan anggaran, serta kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau, lapangan kerja semakin terbuka, hukum ditegakkan secara adil, dan pembangunan memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Rapor boleh disusun berdasarkan angka, tetapi kepercayaan publik dibangun melalui hasil kerja. Tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar membantah penilaian kritis, melainkan membuktikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (MIM-MDO)
About The Author
