MALUKUINDOMEDIA.COM, SBB— Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di bawah kepemimpinan Bupati Asri Arman dan Wakil Bupati Selfinus Kainama segera memasuki satu tahun masa jabatan. Namun, visi besar menjadikan SBB sebagai kabupaten berbasis agromarine dinilai belum menunjukkan arah implementasi yang jelas di lapangan.
Kritik keras ini disampaikan Tokoh Muda SBB, Ismail M. Lussy, yang menilai bahwa hingga hampir satu tahun berjalan, komitmen agromarine masih sebatas narasi politik tanpa terjemahan kebijakan konkret.
“Secara geografis dan sumber daya alam, Seram Bagian Barat sangat layak menjadi pusat agromarine. Kita punya laut luas, hasil perikanan melimpah, dan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi sampai hari ini, belum ada terobosan nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegas Ismail kepada MalukuIndomedia.com, Jumat (2//1/2026)
Menurutnya, absennya program unggulan, kebijakan strategis, serta roadmap pembangunan agromarine menimbulkan kekecewaan publik, khususnya di kalangan petani dan nelayan yang sejak awal menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru ini.
Ismail menyoroti belum terlihatnya langkah serius pemerintah daerah dalam:
Penguatan ekonomi petani dan nelayan, Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, Peningkatan infrastruktur penunjang sektor agromarine
“Yang terlihat sejauh ini, visi besar itu belum dijadikan prioritas utama dalam roda pemerintahan. Ini menimbulkan kesan bahwa janji politik hanya berhenti di pidato pelantikan,” ujarnya.
Dalam perspektif demokrasi, lanjut Ismail, janji politik adalah kontrak moral antara pemimpin dan rakyat. Ketika tidak disertai langkah nyata maupun komunikasi terbuka soal hambatan yang dihadapi, maka kritik publik adalah sesuatu yang sah.
“Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah. Bukan sekadar soal gagal atau berhasil, tapi soal kejujuran dan transparansi arah kebijakan,” tambahnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten SBB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap satu tahun pertama masa pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, serta perumusan program yang terukur dan realistis menjadi kebutuhan mendesak.
“Jika agromarine masih menjadi visi utama, maka harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar jargon politik,” tegas Ismail.
Di akhir pernyataannya, Ismail menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari retorika, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan rakyat.
“Masih ada waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk membuktikan komitmen. Namun tanpa langkah cepat dan konkret, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan visi besar pembangunan SBB berpotensi hanya menjadi catatan kosong dalam sejarah pemerintahan daerah,” pungkasnya. (MIM-CN)
About The Author
