MALUKUINDOMEDIA.COM, Ambon- Aktivis Maluku asal Kepulauan Kei, Vigel Faubun, kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap diam Pemerintah Provinsi Maluku atas bencana banjir bandang yang melanda Kei Besar. Faubun menilai, ketidakhadiran Gubernur di tengah bencana merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan kepemimpinan yang adil dan menyeluruh.
“Ketika rakyat Kei dihantam air bah, kami menunggu. Bukan hanya bantuan, tapi kehadiran. Tapi hari berganti dan pemimpin kami tetap diam. Ini bukan soal teknis birokrasi, ini soal nurani,” ujar Vigel dalam pernyataan tertulisnya.
Sebagaimana diketahui, banjir bandang yang terjadi awal Juni 2025 menyebabkan kerusakan besar di sejumlah kampung di Kei Besar, terutama Desa Weduar dan Ohoirenan. Total 16 rumah rusak berat, infrastruktur jalan sepanjang lebih dari 1 kilometer terputus, serta banyak warga terpaksa mengungsi. Namun, hingga berita ini diturunkan, Gubernur Maluku belum melakukan kunjungan maupun pengiriman bantuan secara langsung ke lokasi terdampak.
Berbanding terbalik dengan kejadian di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, yang saat dilanda banjir, Gubernur dan Wakil Gubernur langsung turun ke lapangan dalam waktu kurang dari 24 jam, membawa serta bantuan logistik besar seperti 10 ton beras, matras, tenda gulung, hingga kebutuhan medis.
“Tidak ada yang iri dengan saudara-saudara kita di Ambalau. Mereka memang layak dibantu. Tapi ketika kami di Kei Besar dibiarkan menunggu tanpa kepastian, rasa keadilan mulai terasa timpang,” ucap Faubun.
Ia pun mengkritik argumen dari beberapa pihak yang menyebut bahwa Gubernur belum bergerak karena laporan dari bawah tidak tersampaikan. Faubun menilai alasan tersebut terlalu mudah dan cenderung defensif.
Kalau laporan tak sampai ke meja, maka Gubernur harus turun sendiri. Maluku bukan hanya tentang data, Maluku adalah tentang rakyat yang sedang tenggelam dan butuh diangkat,” tegasnya.
Faubun pun menegaskan bahwa kritiknya bukan lahir dari kebencian, tapi dari kasih kepada tanah Maluku yang ia perjuangkan. Ia meminta agar Gubernur bersikap sebagai pemimpin seluruh rakyat Maluku, bukan hanya sebagian.
“Kalau adil itu ada dua, tolong kasi satu par masyarakat Kei Besar lai jua. Jangan semua habis di Propinsi. Kami pun ingin merasa dipimpin, bukan hanya dicatat.”
Ia pun mengapresiasi Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, yang sejak awal turun ke lokasi bencana dan mengambil langkah cepat dalam penanganan darurat. Sikap ini, kata Faubun, adalah contoh kepemimpinan yang layak ditiru.
Di akhir pernyataannya, Faubun mengajak seluruh masyarakat sipil untuk terus bersuara, mengawal jalannya pemerintahan agar tidak semakin menjauh dari rakyat. (MIM-1)
