MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon- Program Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya menjadi pintu pembuka penciptaan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi daerah, justru terancam mandek di Maluku. Penyebabnya, para bupati dan walikota dinilai kurang peduli dan lamban menindaklanjuti kebijakan pusat.
Salah satu program vital adalah pembangunan Pusat Gizi Nasional (PGN). Program yang dibiayai penuh dari APBN ini dirancang untuk membangun tiga dapur di setiap kabupaten/kota. Keberadaan dapur-dapur ini bukan sekadar proyek, melainkan strategi langsung untuk menghidupkan ekonomi masyarakat bawah: mulai dari petani, pengusaha lokal, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
“Kalau PGN berjalan, bayangkan dampaknya. Setiap dapur bisa menyerap tenaga kerja, dan anggaran untuk makan langsung menghidupkan petani serta pelaku usaha lokal. Tapi sayangnya, di Maluku justru pembangunan dapur ini tak kunjung jalan karena pemerintah daerah tidak serius menyiapkan sertifikat lahan,” ujar Permerhati Kebijakan Publik Hamid Rahayaan, Minggu (17/8/2025).
Padahal, daerah lain yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar sudah bergerak cepat. Mereka menyiapkan segala kebutuhan, bahkan membackup agar program ini segera terealisasi. Sementara di Maluku, sekadar urusan sertifikat lahan untuk dapur saja tidak dibereskan.
Kritik keras pun dialamatkan kepada para bupati dan wali kota. Mereka dinilai lalai memanfaatkan peluang emas dari kebijakan pusat. Jika terus dibiarkan, Maluku bisa kehilangan kesempatan besar, sementara daerah lain sudah menuai manfaat.
Lebih jauh, pihaknya mendesak Gubernur Maluku untuk segera mengambil sikap tegas. “Jangan tunggu lama. Gubernur harus perintahkan semua bupati dan wali kota segera menyerahkan sertifikat kepada BGN. Ini kebijakan pusat, bisa jadi tahun depan sudah tidak ada lagi. Kalau sampai lewat, Maluku akan kembali tertinggal,” tandasnya.
Program PGN adalah momentum langka untuk mempercepat pembangunan, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Sayang, kepedulian pemimpin daerah tampak tumpul.
Selain itu, Bupati dan walikota agar mendorong pengusaha lokal untuk membangun dapur mandiri di kota dan kabupaten masing sesuai kapasitas siswa dan siswi di daerahnya karna jika berdiri seratus dapur yang terdiri dari dapur mandiri dan dan dapur yang di biayai oleh APBN.
“Sekitar 100 dapur maka sudah menyarap tenaga kerja sekitar 5000 orang di Provinsi Maluku selain itu sekitar satu triliun lebih duit dari pusat beredar di Masyarakat setiap Tahunya, untuk biaya makan dan minum siswa dan siswi mulai dari TK sampai SMA.
Maka saya himbau kepada para bupati dan walikota agar serius memperhatikan dan mengamankan program pemerintah pusat yang manfaatnya besar dan menyentuh langsung ke masarakat, atas dasar tersebut segera menyerahkan sertifikat calon dapur yang telah dikirim ke BGN sehingga dapurnya segera di bangun.
“Saya ingatkan kepada para bupati dan walikota bahwa dalam menghadapi kondisi ekonomi Negara dan daerah yg kurang baik maka saya sarankan untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi Rakyat, mengamankan program pemerintah pusat yang langsung menyentuh hajad hidup masyarakat dan mendorong dan mengamankan Infestasi dalam rangkah pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli Daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, agar tercapai visi dan misi masing-masing bupati dan walikota yang di janjikan kepada Rakyat Maluku,”tutup Rahayaan. (MIM-MDO)
About The Author
