MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Enam bulan menjabat, Gubernur Maluku kembali menuai kritik keras. Alih-alih menunjukkan gebrakan nyata, kepemimpinannya justru dinilai jalan di tempat. Janji kampanye yang sempat digembar-gemborkan kini hanya tinggal retorika kosong.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly,
mengatakan dalam masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku (HL-AV) sudah memasuki 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk menunjukan arah dan kebijkan program-program pembangunan di Maluku.
“Kenyataanya rakyat hanya melihat dan mendengar janji-janji kampanye politik tanpa bukti yang nyata, baik program-program pembangunan jangka pendek, seakan-akan terjebak dalam lingkaran politik tanpa solusi dan arah kebijakan pembangunan,” ujar Tuhepaly.
Menurutnya, hal yang sangat urgen hingga saat ini belum ada kebijakan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat maluku, misalnya persoalan pendidikan, kesehatan, perhubungan infrastruktur jalan dan jembatan hingga ekonomi kerakyatan sampai saat ini masih tetap statnan.
“Bahkan yang muncul hanyalah narasi-narasi yang optimis diberbagai media sosial maupun media massa di daerah ini. Namun pada kenyataanya di lapangan rakyat tidak merasakan perubahan,” sindir Tuhepaly
Tuhepaly menyinggung tentang perombakan birokrasi di Pemerintah Daerah Maluku, adalah salah satu kewenangan Gubernur Maluku untuk melakukan perubahan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur kepegawaian, termasuk jabatan Eselon I, II, dan III, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini menjadi dasar bagi pengelolaan kepegawaian di Indonesia, termasuk pengaturan tentang jabatan struktural.
“Pengangkatan esalon I, II dan III harus ada perimbangan di daerah ini, jangan lagi ada faktor kedekatan politik atau relasi yang diangkat. Hal ini bisa berakibat atau merusak integritas birokrasi di pemda Maluku. Kita butuh birokrasi yang mumpuni, punya keahlian dibidangnya, kecakapanya dan bersih dalam intrik-intrik politik bukan orang dekat penguasa,” tegas Tuhepaly
Menuruntnya, menyinggung tentang aktifitas Gubernur Maluku yang gencar-gencarnya melakukan pertemuan dengan para menteri-menteri di jakarta belum lama ini dianggap lebih banyak pencitraan ketimbang hasil yang belum tercapai.
Rakyat maluku mendambakan saat ini pemerintah maluku harus segera mungkin melakukan berbagai program-program yang nyata kepada rakyat, maluku seharusnya belajar dari Provinsi Maluku Utara (Malut), yang diplomasi nasionalnya sangat membuahkan hasil kepada rakyatnya.
“Jangan hanya pencitraan dalam pertemuan dengan para menteri di Jakarta tanpa hasil kongkrit yang nyata,” terangnya
Selain itu, kata Tuhepaly, mendesak agar Gubernur Maluku serius menggarap strategi ekonomi jangka pendek dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Maluku sebagai mesin mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa terus bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). BUMD-BUMD dan Dinas-dinas kemakmuran harus digenjot menjadi sumber-sumber pendapatan daerah atau mesin pencetak uang sah dan produktif. Dari sinilah tugas Gubernur Maluku agar menciptakan sumber pendapatan baru, bukan hanya setiap tahun anggaran lalu membagi-bagi anggaran,” katanya.
Menutup kritiknya, Tuhepaly menegaskan bahwa momentum 80 tahun Kemerdekaan RI dan 80 tahun HUT Provinsi Maluku seharusnya akan menjadi tonggak perubahan nyata bagi masyarakat maluku dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
“Pemimpin seharusnya hadir, berpihak, dan berani mengambil keputusan dan gebrakan yang nyata bagi kepentingan masyarakat maluku. Maluku bukan hanya kita berbicara soal sejarah dan masa depan, tetapi program pembangunan selama 5 tahun nanti akan terencana bagi masyarakat dengan berbagai program pembangunan yang nyata. Kalau enam bulan pertama saja tanpa arah, lalu bagaimana dengan lima tahun ke depan?” pungkasnya. (MIM-LT)
