csccs
Bula, IndoMedia.com– Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Elemen Intelektual Pembela Rakyat (LSM Pelopor Maluku) menyoroti lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Hingga pertengahan September, pencairan untuk sejumlah desa belum juga terealisasi, meski syarat administrasi telah dipenuhi oleh para kepala desa.
Ketua LSM Pelopor Maluku, Hidayat Wara Wara, menegaskan bahwa laporan realisasi anggaran tahap I dari para kepala desa sudah disampaikan hingga ke tingkat Omspan dan KPPN Masohi lebih dari satu bulan lalu. Namun, dokumen usulan pencairan tahap II dinilai sengaja diperlambat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBT.
“Akibatnya, banyak desa terlambat menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Bahkan, para kepala desa dan raja di SBT dibuat menunggu di kota kabupaten tanpa kepastian. Sikap acuh tak acuh dari Dinas PMD jelas mengabaikan amanat rakyat dan perintah Presiden soal percepatan pembangunan desa,” tegas Hidayat, Selasa (…/9/2025).
Menurutnya, kondisi ini juga berimbas pada keterlambatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Padahal, penerima BLT mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah dan lanjut usia.
Hidayat mendesak Bupati SBT, Fahri Alkatiri, segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PMD. “Kalau tidak segera ditegur, hal ini akan berdampak langsung pada visi-misi Bupati soal program SBT Gerak Cepat,” ujarnya.
Ia juga menilai, jika ada berkas yang belum lengkap, seharusnya Dinas PMD terbuka menyampaikan kepada para kepala desa, bukan bungkam tanpa solusi.
Meski tidak merinci desa mana saja yang belum menerima pencairan, LSM Pelopor berharap pemerintah daerah segera memproses usulan pencairan agar tidak menghambat pembangunan maupun hak masyarakat desa.
“Kami akan terus mendorong Pemda SBT, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, agar serius menyerap aspirasi masyarakat melalui desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Reporter Inewsutama.com)
About The Author
