MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Publik Maluku dibuat penasaran dan sebagian mulai bertanya-tanya, setelah beredarnya kabar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Indonesia Mitra Jaya dan Shanxi Sheng’an Mining (Tiongkok) yang berlangsung di Osaka, Jepang, Selasa (7/10/2025).
Yang menarik, penandatanganan MOU tersebut tidak dilakukan di Indonesia maupun di Tiongkok, tetapi di ajang Osaka Expo 2025, sebuah pameran internasional yang menjadi titik temu para investor dunia.
Acara itu turut disaksikan oleh Gubernur Maluku dan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), yang disebut sebagai bentuk dukungan terhadap investasi besar di sektor Maluku Integrated Port Project.
Kasrul Selang: “Ini Baru Tahap Pra-FS, Belum Final”
Juru Bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang, menjelaskan bahwa penandatanganan MOU tersebut baru sebatas tahap awal atau pra-feasibility study (Pra-FS) antara dua perusahaan yang bergerak di bidang industri dan pertambangan.
“Kita ketahui bahwa kemarin Pak Gubernur dan Pak Bupati SBB menyaksikan sebuah peristiwa penandatanganan MOU antara salah satu perusahaan dari Indonesia dan investor dari China. Penandatanganan ini dilakukan di Jepang, karena saat ini sedang berlangsung Osaka Expo 2025, tempat berkumpulnya banyak pelaku bisnis dan investor dunia,” ujar Kasrul.
Menurut Kasrul, dalam event seperti Osaka Expo, pertemuan bisnis to bisnis dan penandatanganan kesepahaman antarperusahaan adalah hal yang umum. Ia menegaskan, MOU ini belum merupakan perjanjian kerja sama resmi pemerintah, melainkan inisiatif antar investor yang masih dalam tahap penyusunan studi awal.
“Perjanjian kerja sama ini baru sebatas penyusunan Pra-FS. Jadi belum sampai ke tahap feasibility study apalagi konstruksi. Keterlibatan pihak-pihak lain seperti kementerian dan DPRD mungkin belum di situ, karena ini masih tahap awal,” tambah Kasrul.
Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan yang terlibat tidak hanya bergerak di sektor tambang, tetapi juga memiliki bidang usaha di kepelabuhanan dan logistik, yang relevan dengan rencana pengembangan Maluku Integrated Port.
“Kita berikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk terus melakukan terobosan yang bisa mengurai masalah pengangguran dan kemiskinan di Maluku. Ini langkah awal dari rangkaian panjang menuju industrialisasi di kawasan timur,” pungkasnya.
Namun, Redaksi Maluku Indomedia Ajukan Beberapa Pertanyaan Tajam:
Sebagai bagian dari prinsip jurnalisme konfirmasi dan transparansi publik, Redaksi Maluku Indomedia menyampaikan beberapa pertanyaan resmi untuk memperjelas duduk perkara dari kegiatan tersebut:
1. Apakah benar MOU ini terkait langsung dengan proyek Maluku Integrated Port, atau hanya sebatas kerja sama sektor tambang?
2. Mengapa penandatanganan dilakukan di Jepang, bukan di Indonesia atau Tiongkok, jika mitra kerja berasal dari dua negara tersebut?
3. Mengapa mitra yang dipilih adalah perusahaan tambang, bukan perusahaan pelabuhan atau industri logistik yang lebih relevan dengan proyek pelabuhan terpadu?
4. Proyek strategis senilai Rp 4 triliun ini disebut tanpa kehadiran unsur Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, DPRD Maluku, bahkan perwakilan resmi Indonesia di Jepang seperti KBRI Tokyo dan KJRI Osaka. Mengapa bisa demikian?
5. Apakah benar MOU ini terkait langsung dengan Maluku Integrated Port, atau justru merupakan agenda lain di sektor pertambangan?
Spanduk Bertulisan Cina di Osaka, Publik Maluku Bertanya
Salah satu hal yang juga menimbulkan tanda tanya publik adalah spanduk latar belakang penandatanganan yang menggunakan tulisan beraksara Cina, tanpa mencantumkan simbol resmi Pemerintah Indonesia, Kementerian, maupun bendera Merah Putih.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa kegiatan tersebut belum bersifat resmi antarnegara, melainkan inisiatif privat antarperusahaan, meski dihadiri pejabat publik.
Masyarakat Butuh Kejelasan
Sebagai proyek yang disebut akan menelan investasi hingga Rp 4 triliun dan berdampak besar pada hilirisasi, industrialisasi, dan penyerapan tenaga kerja di Maluku, masyarakat berharap transparansi penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBB.
Maluku Integrated Port disebut-sebut sebagai proyek strategis yang akan menjadi simpul baru industri maritim dan logistik di kawasan timur Indonesia. Namun, dengan munculnya sejumlah pertanyaan atas keabsahan dan mekanisme MOU di Osaka, transparansi dan keterlibatan resmi negara menjadi penting untuk memastikan legitimasi dan arah proyek ini. (MIM-MDO)
About The Author
