MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Ironis. Di tengah visi besar menuju “Ambon Cerdas dan Sejahtera”, kenyataan di lapangan justru menampilkan wajah keterpurukan infrastruktur dasar. Jalan-jalan rusak di wilayah Kebun Cengkeh hingga Stain menjadi simbol nyata lemahnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.
Lubang menganga di mana-mana. Jalan berlubang berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan dan berdebu saat panas. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tapi juga menggerus produktivitas ekonomi lokal. Setiap hari, warga mempertaruhkan keselamatan di atas aspal yang terkelupas dan bahu jalan yang tak terurus.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cermin dari lemahnya manajemen pembangunan dan pengawasan anggaran,” tegas Fahrudin Rahakbau, SH., M.H, Wasekbid Hukum dan HAM KNPI Maluku. Ia menilai, sudah saatnya pemerintah kota maupun provinsi menjadikan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas darurat pembangunan daerah.
Lebih jauh, Rahakbau menegaskan bahwa faktor cuaca tak bisa dijadikan alasan klasik untuk pembiaran. “Cuaca memang berpengaruh, tetapi tanggung jawab negara adalah menghadirkan infrastruktur yang tangguh terhadap kondisi ekstrem. Bukan justru membiarkan rakyat terjebak dalam jalan rusak yang membahayakan nyawa,” ujarnya.
Ia juga menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik. Masyarakat harus berani melaporkan jalan rusak dan dugaan penyimpangan proyek agar tak ada lagi pembangunan asal jadi. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berlapis menjadi kunci perubahan.
“Perbaikan jalan bukan sekadar tambal sulam fisik, tapi bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyatnya,” tutup Rahakbau.
Jika pemerintah gagal menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas utama, maka Kota Ambon bukan hanya terpuruk dalam jalan yang rusak — tapi juga dalam kepercayaan publik yang ikut runtuh bersamanya. (MIM-MDO)
About The Author
