MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Kritik tajam kembali mengarah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim (DPW KBPUM) Maluku, Ismail M. Lussy, mendesak Kepala BPBD SBB, Nasir Suruali, untuk segera membuka secara transparan pengelolaan dana gempa dan kejelasan pendataan ribuan warga terdampak di Kecamatan Amalatu.
Desakan ini lahir dari keresahan publik yang semakin menguat—bahwa informasi penanganan bencana terkesan kabur, lambat, dan tidak terpublikasi dengan baik. Menurut Ismail, masyarakat yang kehilangan rumah, harta, dan rasa aman berhak memperoleh laporan terbuka tentang proses pendataan, pencairan anggaran, hingga siapa saja yang menerima manfaat bantuan.
“Ini bukan soal administrasi semata. Ini soal kepercayaan publik. BPBD wajib membuka data, menjelaskan besar anggaran yang sudah turun, dan memastikan pendataan ribuan warga Amalatu diumumkan secara transparan,” tegas Ismail, Senin (8/12/2025)
Ismail menilai, tidak adanya publikasi resmi BPBD SBB terkait progres penyaluran dana membuat ruang spekulasi semakin lebar. Ketidakjelasan data warga terdampak juga memicu keresahan karena masyarakat tidak tahu apakah mereka tercatat, sudah diverifikasi, atau bahkan terlewat dari sistem.
Ia mengingatkan bahwa pendataan adalah jantung dari seluruh proses penanganan bencana. Tanpa keterbukaan, proses distribusi bantuan rentan terjadi tumpang tindih, diskriminasi, bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Kami mempertanyakan nasib ribuan nama yang sudah didata. Di mana daftar itu? Mengapa tidak dibuka secara publik? Transparansi adalah bentuk tanggung jawab, bukan pilihan,” tegasnya lagi.
Dalam konteks pemerintahan daerah, BPBD memiliki kewajiban etis untuk menyampaikan laporan penanganan bencana secara berkala. Sikap tertutup justru melemahkan kepercayaan warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak gempa.
Ismail menegaskan bahwa kritik ini bukan serangan personal, melainkan dorongan untuk memperbaiki tata kelola bencana daerah agar lebih akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
“Hanya dengan komunikasi jujur dan terbuka, pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Publik butuh kejelasan, bukan janji-janji yang menguap,” tutupnya.
Dengan tuntutan yang semakin menguat dari berbagai pihak, bola kini berada di tangan BPBD SBB. Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan normatif. (MIM-CN)
About The Author
