
MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA — Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR) menegaskan komitmennya memperjuangkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal Maluku dalam proyek strategis nasional Blok Masela. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PEMASKEBAR, Ruben Kelabora, S.Pd., C.MK., C.NS., usai pertemuan resmi dengan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, di Kantor SKK Migas Lantai 35, Jakarta, pada 21 November 2025.
Ruben Kelabora menegaskan, kehadiran PEMASKEBAR di SKK Migas merupakan representasi sah masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) yang terdampak langsung oleh rencana pengelolaan industri hulu migas Blok Masela.
“Kami hadir bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. PEMASKEBAR adalah representasi masyarakat Maluku Barat Daya. Ini soal masa depan anak-anak Maluku di tanahnya sendiri,” tegas Ruben Kelabora.
Dalam pertemuan tersebut, PEMASKEBAR secara konsisten mendorong percepatan pembangunan pusat pelatihan teknis dan vokasi migas atau Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar nasional hingga internasional di Kabupaten Maluku Barat Daya. Fokus utamanya adalah penyiapan tenaga kerja lokal bersertifikasi BNSP, agar masyarakat setempat mampu bersaing dan terserap dalam industri migas Blok Masela.
PEMASKEBAR juga mengingatkan kembali 5 Butir Kesepakatan antara Bupati Maluku Barat Daya dan Kepala SKK Migas tertanggal 14 Agustus 2017 yang hingga kini dinilai belum dijalankan secara maksimal.

“Kesepakatan ini sudah ada sejak 2017 dan tidak boleh dilupakan. Negara harus konsisten menepati janji kepada masyarakat adat Maluku,” ujar Ruben dengan nada tegas.
Atas dasar itu, PEMASKEBAR Pusat Seluruh Indonesia secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya untuk bersama-sama memperjuangkan implementasi penuh lima butir kesepakatan tersebut, khususnya dalam penyiapan SDM lokal sejak dini.
Menurut PEMASKEBAR, tanpa kebijakan afirmatif yang jelas, proyek Blok Masela berpotensi menghadirkan ketimpangan sosial dan kecemburuan di daerah penghasil.
“Jangan sampai Blok Masela disebut proyek strategis nasional, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Ini bom waktu sosial,” kritik Ruben Kelabora.
Menanggapi aspirasi tersebut, Deputi SKK Migas Eka Bhayu Setta menyatakan pihaknya telah menerima surat dan masukan PEMASKEBAR serta berkomitmen untuk melakukan koordinasi lanjutan. Pembekalan tenaga ahli bagi masyarakat adat (Indigenous People) dinilai penting demi memastikan operasional industri migas berjalan harmonis dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan pertemuan lanjutan yang akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian guna mematangkan konsep pembangunan pusat pelatihan migas di Maluku Barat Daya.
PEMASKEBAR menegaskan, perjuangan ini akan terus dikawal hingga melahirkan kebijakan nyata di lapangan.
“Mari kita sama-sama siapkan SDM anak-anak Maluku agar kelak mereka bekerja di migas abadi Blok Masela sebagai tuan di negeri sendiri,” pungkas Ruben Kelabora. (MIM-MDO)







