MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Wacana pemindahan lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) dari Pulau Seram ke Kota Ambon mulai memicu gelombang aspirasi masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Seram menilai keputusan tersebut berpotensi menggerus harapan besar yang sebelumnya sempat tumbuh terkait percepatan pembangunan di wilayah itu.
Sejak awal diumumkan, rencana pembangunan MIP di Pulau Seram dipandang sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Infrastruktur pelabuhan terpadu itu diharapkan mampu memperkuat konektivitas logistik, membuka lapangan kerja baru, serta menjadi pintu masuk investasi di wilayah Maluku bagian tengah.
Namun, kabar pemindahan proyek strategis tersebut ke Ambon justru memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat Seram.
Sekretaris Jenderal PB AMPERA Maluku, S. Tuhuteru, menyampaikan bahwa masyarakat Seram berharap pemerintah tidak mengabaikan potensi besar wilayah tersebut dalam agenda pembangunan Maluku.
“Ketika awalnya MIP direncanakan di Seram, masyarakat melihat ada harapan baru bagi masa depan ekonomi daerah. Namun setelah muncul kabar pemindahan ke Ambon, tentu ada rasa kecewa yang tidak bisa dihindari,” ujar Tuhuteru, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, aspirasi masyarakat juga diarahkan kepada Wakil Gubernur Maluku yang dikenal sebagai putra asli Seram. Warga berharap suara masyarakat dapat diperjuangkan agar pembangunan di Maluku berjalan secara adil dan tidak terpusat di satu wilayah saja.
“Kami berharap Pak Wakil Gubernur sebagai putra Seram dapat membantu menyuarakan kepentingan masyarakat. Jika ada keadilan pembangunan, maka Seram juga berhak mendapat porsi yang layak,” tambahnya.
Pulau Seram selama ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor perikanan, kehutanan, hingga kekayaan alam lainnya. Secara geografis, posisinya juga dinilai strategis untuk mendukung aktivitas logistik dan perdagangan di kawasan Maluku.
Karena itu, masyarakat menilai kehadiran pelabuhan terpadu seperti MIP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah tersebut.
Di tengah dinamika ini, masyarakat Seram menegaskan bahwa mereka adalah bagian penting dari Provinsi Maluku dan memiliki hak yang sama dalam menikmati pembangunan.
“Seram tidak pantas dibohongi. Kami juga tuan di negeri ini,” ungkap salah satu tokoh masyarakat, menggambarkan kuatnya rasa kepemilikan dan harapan masyarakat terhadap tanah Seram.
Melalui penyampaian aspirasi ini, masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Maluku dan pihak terkait dapat membuka ruang dialog secara terbuka, menjelaskan secara transparan alasan perubahan kebijakan, serta memastikan Pulau Seram tetap mendapat perhatian dalam program pembangunan strategis ke depan.
Bagi masyarakat Seram, yang mereka tuntut bukan sekadar proyek, tetapi keadilan pembangunan agar kemajuan Maluku tidak hanya terpusat pada satu kota, melainkan dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah. (MIM-CN)
About The Author
