
MALUKU INDOMEDIA.COM, MALUKU BARAT DAYA — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memasuki babak serius. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan peningkatan jalan lapen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten MBD.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial IDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta OLL dan DRL yang masing-masing menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MBD, Wido Bernard Gabrel, S.H., kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Perkara ini berkaitan dengan dua paket pekerjaan infrastruktur, yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuhe–Wiratan.
KERUGIAN NEGARA RP2,48 MILIAR, BARU SEKITAR RP1 MILIAR DIKEMBALIKAN
Angka kerugian negara dalam perkara ini menjadi sorotan. Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat, total kerugian keuangan negara mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1 miliar telah dikembalikan. Namun, pengembalian tersebut belum menuntaskan seluruh kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
“Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” jelas Wido.
PENYIDIKAN BELUM BERHENTI, PELUANG TERSANGKA BARU TERBUKA
Kejari MBD menegaskan penetapan tiga tersangka bukan akhir dari pengusutan perkara. Penyidik masih terus mengumpulkan dan mendalami alat bukti untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Wido menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Penyidik tetap akan menilai besaran pengembalian serta peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang ditemukan.
“Untuk menentukan apakah ada tersangka baru, kami harus terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti yang cukup. Terkait pengembalian kerugian negara, kami juga akan melihat sejauh mana peran masing-masing pihak. Penyidik akan bekerja keras untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara ini,” ujarnya.
Bahkan, para saksi yang telah diperiksa masih berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan mereka.
Pesan Kejari MBD cukup tegas: pengembalian uang negara bukan jaminan seseorang terbebas dari proses hukum. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
TIGA PASAL MENJERAT PARA TERSANGKA
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, yakni:
1. Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejari MBD memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
PUBLIK MENUNGGU KETUNTASAN PENGUSUTAN
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat proyek infrastruktur jalan seharusnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan hukum dan kerugian keuangan negara.
Dengan nilai kerugian mencapai Rp2,48 miliar, masyarakat tentu menantikan proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tuntas.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan penyidik Kejari MBD: apakah pengusutan akan berhenti pada tiga tersangka atau justru membuka keterlibatan pihak lain?
Publik menunggu bukan sekadar penetapan tersangka, tetapi juga pengungkapan fakta secara menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum atas setiap rupiah uang negara yang diduga diselewengkan. (MIM-MDO-TL)






