MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020, memasuki babak baru. Penyidik resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial AS, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (11/11/2026), setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan melaksanakan gelar perkara.
Berdasarkan hasil penyidikan, AS diduga tidak hanya menjalankan fungsi sebagai PPK, tetapi juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.889.672.552,81 atau sekitar Rp1,88 miliar.
Nilai kerugian tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI tertanggal 6 Agustus 2026.
Besarnya kerugian negara dalam proyek yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur air bersih ini kembali menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran publik.
Pasalnya, pembangunan sarana dan prasarana air bersih merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan tersebut semestinya diwujudkan melalui pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.
Penetapan AS sebagai tersangka menjadi perkembangan penting dalam proses hukum perkara tersebut. Namun, proses pembuktian tetap harus berjalan melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
UJI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PUBLIK
Kasus ini tidak sekadar berbicara mengenai angka kerugian negara. Lebih jauh, perkara tersebut menjadi ujian terhadap integritas pengelolaan proyek pemerintah, khususnya dalam memastikan bahwa kewenangan pejabat pengadaan tidak disalahgunakan dan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Publik kini menantikan perkembangan lanjutan penyidikan, termasuk pengungkapan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. (MIM-MDO/TL)
About The Author
