MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membongkar Cafe Desember yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, mulai menuai perlawanan hukum. Pemilik usaha, Apriliana Djokdja, melalui kuasa hukumnya, Said, secara tegas menyatakan keberatan terhadap langkah pemerintah yang meminta pembongkaran bangunan tersebut secara mandiri.
Polemik ini bukan sekadar persoalan bangunan dan perizinan. Lebih jauh, muncul pertanyaan serius mengenai dasar kewenangan pemerintah, prosedur administrasi pemerintahan, serta kepastian hukum atas status tanah yang menjadi lokasi berdirinya Cafe Desember.
Keberatan tersebut menyusul terbitnya surat Pemkot Ambon tertanggal 11 November 2026 yang ditandatangani Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robert Sapulette, berisi permintaan agar pengelola membongkar bangunan secara mandiri.
Kuasa hukum Said menilai langkah tersebut patut dipertanyakan, sebab sebelum surat pembongkaran diterbitkan, pihaknya telah lebih dahulu mengajukan keberatan administratif kepada Pemkot Ambon.
Keberatan itu disampaikan melalui surat tertanggal 9 November 2026 terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Peninjauan Langsung ke Lapangan Nomor 300.1/3739/2026 tertanggal 6 November 2026.
“Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan Sekkot dalam mengeluarkan perintah pembongkaran, sementara keberatan administratif yang telah kami ajukan belum mendapatkan penyelesaian,” kata Said kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, langkah administratif tersebut memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 75, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan upaya administratif terhadap keputusan maupun tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.
Namun, pihaknya mengaku belum menerima tanggapan atas keberatan tersebut ketika surat permintaan pembongkaran diterbitkan.
Status Tanah Dipertanyakan, Dugaan Aset Pemprov Maluku Muncul
Persoalan Cafe Desember semakin kompleks karena tidak hanya menyangkut izin bangunan, tetapi juga dugaan keterkaitan objek tanah dengan aset Pemerintah Provinsi Maluku.
Said mengungkapkan, berdasarkan penelusuran dan komunikasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Pemprov Maluku, Badan Pertanahan, serta pemerintah kelurahan, terdapat sejumlah informasi dan dokumen yang berkaitan dengan status serta riwayat tanah tersebut.
Di antaranya, surat keterangan Pemprov Maluku tertanggal 6 Agustus mengenai status dan riwayat tanah kepada pihak yang berkaitan dengan kliennya.
Selain itu, Pemprov Maluku disebut pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada 17 Februari 2025 terkait permohonan pembatalan pengukuran tanah yang diklaim sebagai milik pemerintah provinsi.
Dokumen-dokumen tersebut, menurut kuasa hukum, menjadi alasan mengapa status dan riwayat tanah perlu ditelusuri secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil tindakan yang berdampak pada bangunan dan aktivitas usaha kliennya.
“Kami mempertanyakan mengapa Sekkot mengambil langkah yang mengarah pada pembongkaran bangunan, sementara persoalan mendasar mengenai status dan kepemilikan tanah masih memerlukan penyelesaian hukum,” tegas Said.
Ia menilai, apabila terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain, keabsahan alas hak, sertifikat, akta jual beli, maupun dokumen peralihan hak harus diuji melalui mekanisme hukum yang berwenang.
Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh bertindak seolah-olah seluruh persoalan kepemilikan tanah telah selesai, sementara masih terdapat dokumen dan klaim yang membutuhkan klarifikasi.
Ada SHM dan IMB, Mengapa Pembongkaran Diperintahkan ?
Di sisi lain, kuasa hukum juga mempertanyakan alasan pembongkaran jika dikaitkan dengan aspek legalitas bangunan.
Said menyebut Cafe Desember memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan aktivitas usaha, antara lain Akta Jual Beli antara Hasna dan keluarga Souisa, dokumen peralihan hak, perjanjian jual beli tanah, serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 29 Maret 2023.
Selain itu, terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 379 Tahun 2019 yang disebut sebagai bagian dari rangkaian dokumen terkait objek tanah tersebut.
Untuk bangunannya, Cafe Desember disebut pernah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640/292/IMB/TBMPTSP/XI/2022 tertanggal 2 November 2022 yang diterbitkan Pemkot Ambon melalui instansi berwenang.
Kuasa hukum menegaskan, apabila pemerintah menemukan adanya renovasi atau perubahan bangunan yang tidak sesuai ketentuan, hal tersebut harus diperiksa berdasarkan aturan perizinan yang berlaku, termasuk kondisi dan dokumen teknis bangunan.
Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi teknis Pemkot Ambon, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), guna memperoleh kejelasan mengenai status perizinan.
Namun, persoalan izin pemanfaatan tanah yang disebut berkaitan dengan dokumen dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu dijelaskan.
Bagi kuasa hukum, persoalan perizinan bangunan tidak bisa dipisahkan begitu saja dari persoalan status dan alas hak tanah.
Pemkot Diminta Jangan terburu-Buru, Prosedur Hukum Harus Diutamakan
Said menegaskan, pihaknya tetap keberatan terhadap surat Pemkot Ambon tertanggal 7 Agustus 2026 dan 11 November 2026 sepanjang dijadikan dasar untuk memerintahkan pembongkaran Cafe Desember tanpa terlebih dahulu memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dipersoalkan kliennya.
Ia meminta Pemkot Ambon memberikan jawaban resmi atas keberatan administratif yang telah disampaikan, sekaligus menjelaskan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang digunakan dalam menerbitkan perintah pembongkaran.
Pihaknya juga mempersilakan siapa pun yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan agar seluruh dokumen kepemilikan dapat diuji secara objektif.
Menurut Said, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika pembongkaran tetap dipaksakan tanpa memperhatikan keberatan administratif dan dokumen yang dimiliki kliennya, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan seluruh upaya hukum yang tersedia.
“Kami tidak menolak penegakan hukum. Namun, kami menolak tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang jelas. Negara harus hadir untuk menegakkan hukum, bukan justru mengabaikan hak-hak warga negara,” tutupnya.
Menunggu Penjelasan Pemkot Ambon
Polemik Cafe Desember kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari Pemkot Ambon.
Apa dasar hukum dan kewenangan yang digunakan untuk memerintahkan pembongkaran? Bagaimana tindak lanjut keberatan administratif yang telah diajukan? Bagaimana pemerintah memastikan status tanah dan dokumen kepemilikan telah diperiksa secara menyeluruh?
Persoalan ini penting dijelaskan agar penegakan aturan tidak menimbulkan persoalan hukum baru, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
MalukuIndoMedia.com memandang bahwa penegakan aturan tata ruang dan bangunan merupakan kewajiban pemerintah. Namun, kewajiban tersebut harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak warga negara, kepastian hukum, dan prosedur administrasi pemerintahan.
Hukum tidak boleh hanya tegas terhadap bangunan, tetapi juga harus jelas dalam kewenangan dan prosedur (MIM-MDO)
About The Author
