MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan peningkatan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih terus bergulir. Meski Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, penyidik menegaskan bahwa pengembangan perkara belum berhenti dan peluang penetapan tersangka baru masih terbuka.
Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah Handoyo, pihak kontraktor yang disebut telah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari MBD. Namun, hingga keterangan disampaikan, Handoyo belum diumumkan sebagai tersangka.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (Kejari MBD), Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., saat diwawancarai di Ambon, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, pihak Kejari MBD menjelaskan bahwa tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan jalan lapen lintas Pulau Dai, serta DRL selaku PPTK pada pekerjaan peningkatan jalan lapen Simpang–Watuwe–Wiratan.
Ketiga tersangka tersebut berkaitan dengan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU-TPR) Kabupaten MBD.
KERUGIAN NEGARA RP2,48 MILIAR, BARU SEKITAR RP1 MILIAR DIKEMBALIKAN
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383.
Dari jumlah tersebut, pihak Kejari MBD menyampaikan bahwa pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan baru sekitar Rp1 miliar. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp1,48 miliar yang perlu dipastikan status penyelesaiannya.
Namun, pengembalian sebagian kerugian negara tidak serta-merta menghentikan proses hukum maupun menghapus pertanggungjawaban pidana pihak yang terbukti terlibat.
Penyidik tetap akan mendalami peran masing-masing pihak, termasuk menelusuri aliran dana, hubungan antara pejabat pelaksana kegiatan dengan pihak penyedia jasa, serta keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek tersebut.
HANDОYO SUDAH DIPERIKSA, BAGAIMANA KELANJUTANNYA?
Terkait Handoyo yang disebut sebagai kontraktor dan telah menjalani pemeriksaan sekitar dua hingga tiga kali, pihak Kejari MBD belum menyampaikan adanya penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan.
Penyidik menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih terus berjalan. Pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap keterangan para saksi menjadi bagian penting untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Bahkan, pihak Kejari menegaskan bahwa seluruh saksi yang diperiksa dalam perkara ini masih berpotensi untuk dikembangkan status hukumnya apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan tidak hanya berhenti pada tiga tersangka yang telah diumumkan. Pihak-pihak lain, termasuk yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan proyek, tetap dapat didalami sesuai alat bukti yang ditemukan.
Terkait pengembalian uang negara, penyidik juga menegaskan bahwa hal tersebut harus ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui sumber pengembalian dan sejauh mana peran pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut.
Kejari MBD meminta publik tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di luar proses penyidikan. Sebab, terdapat materi penyidikan yang belum dapat dibuka kepada publik demi menjaga efektivitas pengumpulan alat bukti dan mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti.
PASAL YANG DISANGKAKAN
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Subsider Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tipikor, dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
PENYIDIKAN BELUM BERAKHIR
Publik kini menunggu sejauh mana ketegasan penyidik Kejari MBD mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
Pertanyaan mengenai posisi Handoyo yang telah beberapa kali diperiksa tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka menjadi salah satu hal yang patut mendapat kejelasan dalam perkembangan penyidikan.
Apakah pemeriksaan terhadap kontraktor tersebut masih sebatas pengumpulan keterangan, atau penyidik sedang mendalami kemungkinan keterlibatan lebih jauh?
Jawabannya tentu berada pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti yang dimiliki kejaksaan.
Yang jelas, pengusutan perkara korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pejabat yang menandatangani dokumen kegiatan. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun harus diproses sesuai ketentuan hukum. (MIM-MDO)
About The Author
