MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA– Aroma ketidakadilan kembali menyeruak dari proyek raksasa Blok Masela. Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp345 triliun yang digadang menjadi simbol kebangkitan ekonomi Maluku, justru kini diwarnai tudingan praktik KKN, manipulasi harga tanah, dan pengabaian hak masyarakat adat Tanimbar.
Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar (APKRT) melancarkan pernyataan sikap keras terhadap INPEX Masela Ltd. dan SKK Migas, menuding perusahaan raksasa asal Jepang itu bersama oknum pemerintah daerah telah melenceng jauh dari semangat keadilan sosial.
“Kami mendesak INPEX dan SKK Migas agar tidak lagi melibatkan pemerintah daerah dalam permainan tender dan subkontraktor. Ada indikasi kuat kongkalikong yang menyingkirkan pengusaha asli anak Tanimbar,” tegas Simon Batmamolin, S.Sos, M.Si, Koordinator Aksi APKRT di Jakarta (29/10/2025).
Harga Tanah Lebih Murah dari Beras
Isu paling mencolok adalah terkait pembebasan lahan seluas 28 hektar di Pulau Nustual, Desa Lermatang, yang disebut hanya dihargai Rp14.000 per meter — “lebih murah dari harga beras di desa,” kata warga setempat dengan getir.
Warga Lermatang bahkan telah menetapkan harga wajar Rp350.000/m² melalui Peraturan Desa No.3 Tahun 2023, namun Inpex tetap bergeming.
“Ini bukan sekadar jual-beli tanah. Ini soal harga diri orang Tanimbar,” ujar Marwan Das Masela, Koordinator Lapangan APKRT.
SDM Lokal Dipinggirkan, CSR Disorot
Selain tanah, APKRT juga menyoroti ketidakjelasan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Inpex disebut berencana mendatangkan 10.000 tenaga kerja dari luar daerah, sementara ratusan lulusan Tanimbar dari PEM Akamigas Cepu justru “menganggur di kampung sendiri.”
“Apakah kami hanya pantas jadi penonton di tanah sendiri?” tanya Simon lantang.
Aliansi juga menuding adanya permainan dalam pengelolaan dana CSR. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyambung kesejahteraan warga disebut “tidak transparan, tidak profesional, dan sarat kepentingan.”
Desakan: Copot Puri Minari, Evaluasi Total Inpex Masela
Dalam tuntutannya, aliansi mendesak agar Puri Minari, Senior Manager Communication & Relation INPEX Masela, dicopot dari jabatannya karena dianggap menciptakan disharmoni dan menebar janji palsu di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta Presiden Inpex Corporation di Jepang untuk turun tangan langsung, serta menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan CSR, pembebasan lahan, dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Rakyat Tanimbar: Kami Dukung, Tapi Jangan Injak Hak Kami
Aliansi menegaskan bahwa rakyat Tanimbar tidak menolak proyek Blok Masela, tetapi menolak ketidakadilan di baliknya.
“Kami mendukung PSN ini, asal menghormati hak ulayat, memberdayakan pengusaha dan tenaga kerja lokal, serta mengelola CSR dengan jujur. Kami ingin pembangunan yang mensejahterakan, bukan memiskinkan,” tegas Simon Batmamolin.
Proyek sebesar Blok Masela semestinya menjadi kebanggaan bangsa — bukan bara ketidakpercayaan. Di tengah janji investasi USD 20,9 miliar, suara dari Tanimbar mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial hanyalah kemewahan semu. (MIM-MDO)
About The Author
