MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Tuduhan bahwa Anggota DPD RI asal Maluku, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, gagal mengawal isu kelautan, akhirnya mendapat bantahan keras. Staf Ahli Nono Sampono, Paman Nurlete, menyebut kritik yang dilontarkan Koordinator Wilayah VII HIMAPIKANI, M.A. Ramadan Tuhulelu, pada (18/8/2025) tidak hanya keliru, tapi juga minim data.
“Kalau ada yang bilang Pak Nono lalai atau tidak konsisten, itu jelas salah kaprah. Justru sejak lama beliau berjuang untuk kepentingan maritim Maluku, bahkan ketika belum duduk di Komite II,” tegas Nurlete, Kamis (21/8/2025).
Menurut Nurlete, publik harus paham bahwa pada dua periode sebelumnya (2014–2019 dan 2019–2024), Nono berada di Komite I, bukan Komite II yang membidangi kelautan. Meski demikian, isu-isu strategis kelautan tetap diperjuangkannya.
Bukti konkret terlihat dari perjuangan RUU Daerah Kepulauan, yang terus diperjuangkan Nono tiga periode berturut-turut meski berulang kali ditolak pemerintah pusat. Selain itu, ia juga ikut mendorong lahirnya Ambon New Port (Pelabuhan Terpadu Indonesia Timur) dan memastikan Blok Masela digarap on shore, agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan Maluku.
“Kalau industri perikanan kita tidak jalan, salah satu penyebab utamanya adalah listrik. Itu sudah lama disuarakan Pak Nono, bukan baru sekarang,” tambah Nurlete.
Memasuki periode ketiga (2025–2029), Nono resmi duduk di Komite II, yang memang membidangi sektor kelautan, perikanan, industri, dan perhubungan. Posisi ini dinilai memperkuat mandatnya dalam memperjuangkan isu-isu maritim Maluku secara teknis dan konkret.
Salah satunya melalui kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, di mana Nono mendorong peningkatan statusnya menjadi Pelabuhan Samudra. Langkah itu dinilai strategis untuk menjadikan Ambon pusat aktivitas ekonomi maritim kawasan timur.
Nurlete menilai, tudingan HIMAPIKANI terkesan serampangan dan tidak memahami spektrum isu kelautan.
“Bicara kelautan itu bukan sekadar soal ikan atau kapal nelayan. Ada logistik, energi, industri, keamanan, hingga konektivitas antarwilayah. Jadi jangan menuding tanpa data. Kritik itu perlu, tapi harus berbobot, bukan sekadar menggiring opini,” ucapnya.
Nurlete menegaskan, pengabdian Nono Sampono di Senayan adalah komitmen jangka panjang untuk menempatkan Maluku sebagai poros maritim Indonesia.
“Pak Nono tidak sedang mengejar citra. Beliau konsisten sejak awal. Justru sekarang, dengan posisi di Komite II, perjuangan itu bisa lebih maksimal. Jadi tuduhan gagal jelas tidak berdasar,” pungkasnya. (MIM-MD)
