
MALUKUINDOMEDIA.COM, DOBO– Memasuki tahun sidang baru, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dihadapkan pada 13 agenda persidangan strategis yang akan menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian ialah pembahasan dan penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, yang dihadiri Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, di Gedung Sitakena, Dobo, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Kaidel menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD, para Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan tiga fungsi utama legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama masa persidangan sebelumnya.
Menurutnya, berbagai capaian yang telah dihasilkan, termasuk persetujuan sejumlah rancangan peraturan daerah dan pembahasan APBD Perubahan, merupakan bukti adanya kemitraan serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Namun, Bupati menegaskan bahwa hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif tidak boleh berhenti pada komunikasi kelembagaan semata. Sinergi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, program pembangunan yang tepat sasaran, serta pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Memasuki Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, terdapat 13 agenda yang telah dijadwalkan untuk dibahas dan dilaksanakan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
Dari sejumlah agenda tersebut, pembahasan dan penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu agenda penting. Selain itu, pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah dan DPRD, agenda persidangan ini bukan sekadar rutinitas kelembagaan. Lebih dari itu, menjadi ruang strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kepulauan Aru.
Bupati Kaidel mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat.
“Melalui masa persidangan yang baru ini, diharapkan seluruh agenda dapat berjalan dengan baik, mengedepankan etos kerja, dedikasi, serta menghasilkan kebijakan dan keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Kaidel.
Ia berharap kemitraan eksekutif dan legislatif semakin solid sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru, Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Plh. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, mitra kerja pemerintah daerah, serta insan pers.
Dengan ditutupnya Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 dan dibukanya Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan 13 agenda yang telah ditetapkan.
Tantangan sesungguhnya bukan sekadar menuntaskan agenda persidangan, tetapi memastikan setiap keputusan politik dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada banyaknya agenda yang dibahas, melainkan pada dampak nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat Kepulauan Aru.(MIM-REDAKSI)







