
MALUKUINDOMEDIA.COM, AMBON– Lambannya proses pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat Universitas Pattimura (Unpatti) mulai mendapat sorotan. Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar keterlambatan administratif organisasi kemahasiswaan, tetapi juga menyangkut kepastian kelembagaan, demokrasi kampus, representasi mahasiswa, hingga relasi kekuasaan di lingkungan perguruan tinggi.
Sorotan itu disampaikan Moh. Rizky Laisi melalui pernyataan sikap ilmiah dan hukum bertajuk “Lambannya Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pattimura: Antara Kepastian Kelembagaan, Demokrasi Kampus, dan Kepentingan Politik.”, Sabtu (22/11/2026)
Dalam pernyataannya, Rizky menegaskan bahwa universitas tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter demokratis, kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial mahasiswa.
Menurutnya, keberadaan BEM sebagai organisasi eksekutif mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi representasi, koordinasi, penyaluran aspirasi, dan advokasi kepentingan mahasiswa.
Karena itu, proses pembentukan BEM Universitas Pattimura harus memiliki kejelasan mekanisme, tahapan, serta kepastian waktu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh mahasiswa.
Demokrasi Kampus Jangan Berhenti di Ruang Kelas
Rizky menilai, demokrasi kampus tidak boleh hanya menjadi konsep yang diajarkan dalam ruang perkuliahan. Demokrasi harus diwujudkan melalui proses regenerasi kepemimpinan mahasiswa yang transparan, partisipatif, dan memiliki legitimasi organisasi.
Ia mengingatkan, apabila pembentukan BEM terus berlangsung tanpa kejelasan tahapan, hambatan, maupun jadwal penyelesaian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian representasi mahasiswa di tingkat universitas.
Padahal, mahasiswa membutuhkan lembaga eksekutif yang sah dan memiliki legitimasi untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan bersama, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan kampus.
Soroti Landasan Hukum Organisasi Kemahasiswaan
Dalam perspektif hukum, Rizky merujuk sejumlah regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan.
Pertama, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pengembangan kapasitas mahasiswa, aspirasi, kreativitas, serta tanggung jawab sosial.
Kedua, Pasal 19 Permendikti Saintek Nomor 20 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Pattimura. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan/atau program studi serta diatur melalui Peraturan Rektor.
Selain itu, ia turut mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Tahun 2022 yang menempatkan pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.
Berdasarkan landasan tersebut, Rizky berpandangan bahwa pembentukan BEM tingkat universitas harus memiliki dasar pengaturan yang jelas, mekanisme demokratis, serta prosedur yang memberikan kepastian bagi mahasiswa.
Jangan Sampai Demokrasi Mahasiswa Tersandera Kepentingan Politik
Lebih jauh, Rizky menguraikan empat kemungkinan persoalan yang perlu diuji secara kritis dalam perspektif politik kelembagaan.
Pertama, persoalan distribusi kekuasaan. Menurutnya, BEM universitas berpotensi menjadi pusat konsolidasi kekuatan mahasiswa lintas fakultas yang mampu memperkuat posisi tawar mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pimpinan universitas.
Kedua, persoalan kepentingan dan representasi. Perbedaan kepentingan antarkelompok mahasiswa, fakultas, maupun organisasi internal merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang demokratis, bukan menjadi alasan penundaan tanpa kepastian.
Ketiga, persoalan legitimasi kepemimpinan. Pembentukan BEM bukan hanya tentang memilih ketua dan menyusun struktur kepengurusan, melainkan memastikan kepemimpinan lahir melalui proses terbuka, representatif, dan memperoleh kepercayaan mahasiswa.
Keempat, persoalan relasi kekuasaan kampus. Rizky menilai organisasi mahasiswa yang kuat harus memiliki ruang independensi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan universitas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keempat aspek tersebut merupakan kemungkinan analisis politik kelembagaan yang perlu diuji secara objektif, bukan tuduhan bahwa pihak tertentu sengaja menghambat pembentukan BEM Universitas Pattimura.
Desak Rektor Buka Progres Pembentukan BEM
Atas kondisi tersebut, Moh. Rizky Laisi menyampaikan tujuh tuntutan akademis dan kelembagaan.
Ia meminta Rektor Universitas Pattimura memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dan hambatan pembentukan BEM tingkat universitas.
Selain itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni diminta menjelaskan tahapan administratif serta regulasi yang menjadi dasar pembentukan organisasi tersebut.
Rizky juga mendesak adanya jadwal dan tahapan pembentukan BEM yang transparan, melibatkan perwakilan mahasiswa dari seluruh fakultas, serta memastikan proses pemilihan kepemimpinan berlangsung demokratis, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
Ia turut meminta agar Peraturan Rektor mengenai organisasi kemahasiswaan benar-benar menjadi pedoman yang memberikan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan hambatan terhadap hak mahasiswa untuk berorganisasi.
Kampus Harus Menjadi Ruang Tumbuhnya Demokrasi
Dalam penutup pernyataannya, Rizky menegaskan bahwa lambannya pembentukan BEM Universitas Pattimura merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan kampus.
Baginya, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi organisasi mahasiswa, tetapi juga kualitas demokrasi kampus, kepastian kelembagaan, distribusi representasi, serta hubungan antara mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi.
“Kampus seharusnya menjadi ruang tumbuhnya demokrasi, bukan ruang yang membuat proses demokrasi mahasiswa kehilangan kepastian,” demikian penegasan sikap Moh. Rizky Laisi.
Kini, perhatian tertuju kepada pimpinan Universitas Pattimura. Penjelasan terbuka mengenai progres, hambatan, dan kepastian jadwal pembentukan BEM menjadi penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah mahasiswa.
Sebab, demokrasi kampus tidak cukup hanya menjadi slogan akademik. Demokrasi harus hadir melalui kelembagaan mahasiswa yang transparan, independen, dan memiliki legitimasi. (MIM-MDO)







