
MALUKUINDOMEDIA.COM, DOBO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru resmi meluncurkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Kamis (17/9/2026).
Peluncuran yang berlangsung di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo, menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Integrasi tersebut diarahkan untuk memangkas proses administrasi yang selama ini membutuhkan tatap muka dan penggunaan dokumen berbasis kertas. Pemerintah daerah menargetkan proses penerbitan SP2D hingga pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengatakan penerapan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI merupakan bagian penting dari modernisasi tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui integrasi SP2D Online pada SIPD RI ini, proses pencairan dana anggaran belanja daerah akan membawa dampak positif yang signifikan,” ujar Kaidel.
Menurutnya, digitalisasi tersebut bukan hanya menyangkut perubahan mekanisme administrasi, tetapi juga diharapkan memperbaiki efektivitas pengelolaan data dan proses pencairan anggaran.
Dengan sistem terintegrasi, setiap tahapan pencairan dapat dipantau melalui sistem. Pengelolaan data keuangan pun diharapkan menjadi lebih terukur, sementara proses rekonsiliasi data antara kas daerah dan perbankan dapat dilakukan secara lebih cepat dan presisi.
OPD Diminta Tidak Gagap Beradaptasi
Di tengah penerapan sistem baru tersebut, Kaidel meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan penyesuaian.
Ia menekankan tiga hal yang dinilai penting dalam keberhasilan penerapan SP2D Online, yakni ketelitian, kerapian administrasi, dan kedisiplinan dalam jadwal pengajuan dokumen keuangan.
“Segera beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Tingkatkan ketelitian, kerapian administrasi, dan kedisiplinan jadwal pengajuan dokumen keuangan,” tegasnya.
Kaidel juga meminta BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh perangkat daerah.
Evaluasi berkala, kata dia, diperlukan untuk memastikan setiap kendala teknis yang muncul dalam penerapan sistem dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
Bank Maluku Malut Jadi Mitra Perbankan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaidel menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Maluku/Maluku Utara yang menjadi mitra perbankan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam penerapan SP2D Online.
Kaidel menilai keberhasilan digitalisasi sistem pencairan anggaran tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan serta layanan perbankan yang optimal.
“Kami berharap dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan dapat terus terjaga secara optimal,” katanya.
Ia menegaskan, implementasi sistem tersebut membutuhkan koordinasi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPKAD, seluruh perangkat daerah, Kementerian Dalam Negeri, hingga pihak perbankan.
Transformasi Tata Kelola Keuangan
Peluncuran SP2D Online terintegrasi SIPD RI ini menandai babak baru pengelolaan administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada perubahan dari dokumen manual menjadi elektronik. Lebih jauh, sistem tersebut diharapkan mampu membangun proses kerja pemerintahan yang lebih cepat, terukur, terdokumentasi, dan mudah dipantau.
Di penghujung sambutannya, Bupati Timotius Kaidel secara resmi meluncurkan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026.
“Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Peluncuran SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI pada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026, secara resmi saya nyatakan dilaunching,” ujar Kaidel.
Kaidel berharap inovasi tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin maju, modern, efektif, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peluncuran tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syahrisal Imbar, unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati, pimpinan Bank Maluku Malut Cabang Dobo beserta jajaran, Plh. Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, serta pimpinan perangkat daerah. (MIM-REDAKSI)





