AMBON,MALUKUINDOMEDIA.COM- Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Drs Darul Kutny Tuhepaly, mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, agar segera melakukan audit keuangan daerah yang sangat-sangat fantastis.
Alasanya, DPRD dan Inspektorat dinilai tak Punya taring melakukan evaluasi anggaran dengan nilai fantastis itu tanpa melalui tender dan bersifat penunjukan langsung dan mendesak yang dilakukan pemprov maluku.
“DPRD itu jelas, harus memiliki fungsi pengawasan dan anggaran baik melalui program-program pembangunan pemerintah daerah maluku,” ujar tuhepaly kepada malukuindomedia.com, sambil menggeleng-geleng kepalanya sembari berkata ini rusak.
Lanjut Tuhepaly, Kalau berbicara soal anggaran pemerintah provinsi maluku, itu harus melalui persetujuan panitia anggaran DPRD Maluku dan Panitia Anggaran Eksekutif yang didalamnya Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku sebagai Ketua Panitia Anggaran.
“Fungsi inspektorat itu hanya melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian di follow up ke aparat penegak hukum, bila ada temuan, namun kenyataaanya selama ini inspektorat merasa diam dan membisu,”tegasnya.
Sambung Tuhepaly, Alasan mendesak atau penunjukan langsung itu tidak masuk akal, ini bukan musibah bencana alam yang berkaitan dengan atau bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.
“Bahwa proyek renovasi rumah jabatan Gubernur Maluku yang kembali menyedot perhatian publik dengan menelan anggaran sebesar Rp14,5 miliar telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maluku,”.
Dengan banyaknya polemik anggaran yang timbul di tengah efisiensi keuangan daerah, Tuhepaly menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara jelas, dan trasnparan serta progres pelaksanaan program pemerintah daerah yang hingga kini masih berjalan.
“Transparansi dan akuntabelitas adalah pondasi kepercayaan publik. Jangan sampai program rehabilitasi rumah jabatan ini menjadi simbol ketertutupan pemerintah provinsi, akan berakibat pemborosan serta penyelewengan anggaran daerah,” tutup Tuhepaly. (MIM-1)
