AMBON, MALUKU INDOMEDIA.com– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menunda dan mempertimbangkan kegiatan Event Nasional Kemah Bela Negara tingkat Nasional tahun 2025, yang dipusatkan di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Dalam Surat resmi yang di tandatangani Gubernur Maluku Nomor: 400.5/7.16 yang bersifat penting dan ditujukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Berdasarkan hasil survey dan analisa dukungan infrastruktur dalam mendukung kegiatan dimaksud masih terdapat keterbatasan dalam banyak hal antara lain transportasi dan akomodasi serta prasarana pendukung lainnya, dan dapat dijadwalkan pada tahun-tahun mendatang.
Namun, surat tersebut mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat daerah, salah satunya Melkias Frans, tokoh masyarakat asal Pulau Kisar. Ia menilai langkah Gubernur tidak mencerminkan semangat membangun daerah, terutama di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) seperti MBD.
“Sebagai putra Kisar, saya sangat menyesalkan sikap Gubernur. Kegiatan ini memang diperuntukkan bagi daerah 3T. Nah, Pulau Kisar terpilih karena kesiapan masyarakat dan dukungan Pemda. Tapi surat Gubernur seperti anak kecil, bukannya mendukung, malah minta ditunda. Ini aneh,” tegas Frans, kepada media ini, Kamis (29/5/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa tim dari pusat sebelumnya telah menyurvei beberapa lokasi termasuk di Provinsi Aceh, namun Kisar akhirnya dipilih karena kesiapan lapangan yang lebih baik.
Frans menilai bahwa apabila kendala infrastruktur menjadi alasan, pemerintah pusat bisa turun tangan memberikan dukungan logistik. Ia mencontohkan bagaimana dua kapal perang digunakan sebagai hotel terapung saat Sail Banda di masa lalu.
“Soal infrastruktur, ini kesempatan bagi maluku khususnya MBD, selain bisa sharing anggaran, kabupaten dan provinsi siapkan dan pasti akan dibantu pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga menyoroti perbedaan sikap antara Gubernur Maluku saat ini dengan pemimpin sebelumnya.
“Gubernur zaman dulu seperti Pak Ralahalu dan Pak Assagaff justru mencari agenda nasional supaya digelar di Maluku. Tujuannya agar Maluku dikenal luas, agar dunia tahu bahwa kita damai. Tapi sekarang justru malah minta ditunda. Ini sangat disayangkan,” tambahnya.
Frans menegaskan bahwa hadirnya agenda nasional di daerah seperti MBD adalah peluang besar yang seharusnya disambut dengan tangan terbuka, bukan dihindari.
“Kalau alasannya efisiensi dan utang, kenapa tidak minta bantuan pusat? Jadi kepala daerah itu harus berterima kasih kalau ada perhatian nasional ke daerahnya, bukan sebaliknya,” tutupnya. (SDM)
