MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melontarkan kritik tajam kepada pemerintah daerah. Ketua DPC GMNI SBB, Ozy Tubaka, menilai keseriusan Pemda dalam membenahi sektor pendidikan masih jauh dari harapan.
Dalam pernyataannya, Ozy menegaskan bahwa hingga kini kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di SBB masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara sistematis.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Jika aksesnya timpang, maka ketimpangan sosial akan terus diwariskan,” tegas Ozy.
Ia menyebut, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah di wilayah terpencil yang minim infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik, serta terbatasnya fasilitas belajar yang layak. Situasi ini dinilai berpotensi menghambat lahirnya sumber daya manusia unggul di masa depan.
GMNI SBB secara tegas mendesak pemerintah daerah untuk tidak sekadar membuat wacana, tetapi segera mengambil langkah konkret dan terukur. Ozy menekankan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya agenda sektoral, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan daerah.
“Perjuangan pendidikan harus didukung penuh. Ini bukan soal kelompok, tapi soal masa depan generasi SBB,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, GMNI SBB menyoroti tiga poin krusial yang harus menjadi prioritas pemerintah:
Pembangunan infrastruktur sekolah di wilayah terpencil
Pemerataan distribusi tenaga pendidik
Penyediaan fasilitas belajar yang memadai
Menurut GMNI, tanpa intervensi serius dan berkelanjutan, ketimpangan pendidikan di SBB akan semakin melebar dan sulit dikendalikan.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI SBB juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan. Ozy menyebut mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat.
“GMNI harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memperjuangkan hak rakyat, termasuk hak atas pendidikan yang layak,” tandasnya.
Di akhir pernyataan, GMNI SBB berharap pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan strategis yang menyentuh akar persoalan, sehingga seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Jika tidak, peringatan keras ini bisa menjadi awal dari gelombang tekanan publik yang lebih luas. (MIM-CN)
About The Author
