MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Tokoh Maluku, Hamid Rahayaan, mendesak Gubernur Maluku untuk memberikan penugasan khusus kepada Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, dalam menangani setiap konflik sosial yang muncul di daerah.
Menurut Hamid, stabilitas keamanan tidak hanya berhubungan dengan keharmonisan sosial, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap iklim investasi di Maluku.
“Kita menghimbau masyarakat agar memiliki kesadaran, jangan mudah terprovokasi, karena konflik yang terus berulang hanya merugikan rakyat dan menghambat pertumbuhan daerah. Dan di sisi lain, saya minta gubernur menugaskan wakil gubernur sesuai janjinya saat kampanye di Kabupaten Buru: begitu ada konflik, dia harus turun langsung mendamaikan,” tegas Hamid.
Ia menekankan, pembagian peran antara gubernur dan wakil gubernur harus jelas. Gubernur fokus menghadirkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjalankan roda pemerintahan sementara wakil gubernur harus berada di garis depan dalam menyelesaikan konflik sosial yang kerap mencuat.
Hamid menyebut, masyarakat Maluku masih dihantui oleh konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di berbagai daerah di provinsi Maluku, hingga yang terbaru di Hunuth dan Hitu. Situasi semacam ini, menurutnya, benar-benar mengganggu kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Maluku.
“Kita semua menyaksikan sendiri janji itu pernah diucapkan melalui media. Jadi kalau sekarang ada konflik di Durian Patah dan Hitu, wakil gubernur harus segera turun. Begitu juga kalau ada di tempat lain, dia harus hadir untuk meredam. Itu bukan sekadar janji politik, tapi tanggung jawab moral,” tandasnya.
Desakan Hamid Rahayaan ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah provinsi. Sebab tanpa jaminan keamanan, Maluku akan terus kehilangan momentum untuk keluar dari ketertinggalan ekonomi. (MIM-MD)
