MALUKU INDOMEDIA.COM, Jakarta– Mantan Penasehat Pribadi Ketua PBNU, Hamid Rahayaan, angkat bicara terkait situasi politik dan hukum nasional. Ia menyoroti dua hal besar: kerusuhan yang belakangan terjadi serta lambannya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi, termasuk yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Kader NU dan mantan Ketum GP Anshor Yakut Cholil Qoumas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.
Hamid menilai aspirasi mahasiswa yang turun ke jalan sejatinya murni, namun kerap ditunggangi pihak ketiga yang memiliki agenda terselubung.
“Jangan hanya tangkap ekornya, tangkap juga aktor intelektualnya. Saya yakin intelijen sudah tahu siapa mereka. Kalau tidak ditindak, itu akan jadi duri dalam daging,” tegas Hamid.
Penegakan Hukum Dinilai Mandek
Hammid menilai publik semakin frustrasi dengan lambatnya kinerja Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK.
“Tidak ada jalan lain. Presiden harus memerintahkan penegak hukum bekerja cepat. Korupsi inilah yang membuat rakyat miskin dan susah,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar aparat tidak mempermainkan kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.
“Jangan sampai publik mengira kasus korupsi dijadikan ATM politik oleh oknum aparat. Itu harus dihentikan. Keadilan harus ditegakkan, citra penegak hukum dipulihkan,” tambahnya.
Soroti Kasus Mantan Menteri Agama
Hamid secara khusus menyoroti kasus dugaan korupsi mantan Menteri Agama dari NU yang hingga kini belum jelas ujungnya.
“Masa sudah Berbulan-bulan, tapi KPK masih panggil saksi terus? Publik butuh kepastian, bukan drama tanpa ujung,” tegasnya.
Menurutnya, sikap lamban KPK berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.
NU Dinilai Rusak di Era Yahya Staquf
Lebih jauh, Hamid menuding kepemimpinan Yahya Cholil Staquf di PBNU membuka pintu bagi masuknya figur-figur bermasalah.
“NU sekarang dianggap publik sebagai sarang koruptor. Itu berbeda dengan masa Gus Dur, KH Hasyim Muzadi, maupun KH Said Aqil yang dipimpin orang-orang bersih,” kritiknya.
Ia mendesak agar kader NU yang terlibat korupsi ditangkap dan diadili tanpa pandang bulu demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Hamid meminta Presiden bertindak tegas memerintahkan aparat hukum agar bekerja cepat, adil, dan transparan.
“Kalau penegakan hukum lemah, rakyat akan terus jenuh dan hilang kepercayaan. Presiden harus memimpin langsung perang terhadap korupsi,” pungkasnya. (MIM-MDO)
