MALUKU INDOMEDIA.COM, NAMLEA— Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru, Abdullah Umar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penataan birokrasi dan perombakan struktur pemerintahan yang tengah dilakukan Bupati Buru. Langkah tersebut dinilai sebagai gebrakan besar yang membawa arah baru menuju pemerintahan yang lebih sehat, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
Dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026), Abdullah Umar menilai kebijakan yang diambil Bupati bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bagian dari strategi penyegaran birokrasi yang sangat dibutuhkan Kabupaten Buru saat ini.
“Ini bukan hanya soal pergantian posisi, tetapi tentang bagaimana pemerintah membangun sistem kerja yang lebih efektif, disiplin, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami melihat ada keberanian besar dari Bupati untuk melakukan pembenahan,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Buru serius melakukan pembaruan tata kelola pemerintahan demi mempercepat pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
KNPI Buru menilai penataan birokrasi harus dipandang sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Organisasi kepemudaan itu berharap pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta mampu bekerja cepat dalam menjawab persoalan daerah.
“Target arah pembangunan harus jelas. Kabupaten Buru tidak boleh berjalan di tempat. Kita ingin melihat Bupolo yang lebih bersih, tertata, maju, dan melayani. Semangat menuju ‘Bupolo Berseri’ harus menjadi komitmen bersama,” ujar Abdullah.
Ia juga menegaskan bahwa KNPI sebagai representasi pemuda akan tetap berada di garda depan untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dukungan tersebut, kata dia, bukan berarti tanpa kritik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Di tengah tantangan pelayanan publik yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai sektor, langkah reformasi birokrasi ini dinilai sebagai ujian keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan perubahan nyata.
KNPI berharap pembenahan yang dilakukan tidak berhenti pada perubahan struktur semata, tetapi benar-benar melahirkan budaya kerja baru yang transparan, cepat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Rakyat menunggu hasil, bukan sekadar wacana. Karena itu, perubahan ini harus benar-benar berdampak bagi masyarakat kecil,” tutupnya. (MIM-MDO)
About The Author
