MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Mantan Penasehat Pribadi Ketua PBNU, Hamid Rahayaan, mendesak aparat penegak hukum – mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepolisian Republik Indonesia – agar tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Hamid, praktik korupsi merupakan biang kerok penderitaan rakyat di seluruh pelosok negeri, sehingga pemberantasannya tidak boleh hanya menyasar segelintir tokoh yang kebetulan sedang diproses hukum.
“Apresiasi kita terhadap langkah kejaksaan dan KPK menindak mantan menteri memang ada, tapi jangan berhenti di situ. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus segera ditindak. Tidak boleh ada pandang bulu,” tegas Hamid Rahayaan.
Hamid menyoroti sejumlah kasus besar yang hingga kini dinilai jalan di tempat, seperti dugaan korupsi yang melibatkan menantu mantan presiden Boby Nasution blok medan, blok migas di Sumatera Utara, keterlibatan keluarga pejabat elite, hingga penempatan figur bermasalah di kursi komisaris BUMN. Penunjukan narapidana yang sudah terbukti bersalah sebagai komisaris, katanya, adalah bukti nyata rusaknya sistem pengelolaan negara.
“Kalau benar ada nama besar seperti Erik Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, dan Airlangga Hartarto atau siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, harus diadili. Jangan ada lagi perlindungan bagi perusak bangsa ini,” lanjutnya.
Ia juga mendesak agar Presiden RI tidak hanya berhenti pada pernyataan keras, tetapi turut membentuk penasihat khusus di bidang pengawasan hukum yang mengawal kinerja aparat, sehingga setiap laporan dan kasus korupsi bisa dipantau tanpa intervensi.
“Kalau aparat hukum benar-benar bekerja untuk rakyat, loyal kepada bangsa dan negara, tunjukkan dengan tindakan nyata. Jangan biarkan koruptor menjadi hama yang terus merusak negeri ini,” tegas Hamid.
Tak hanya itu, ia mengimbau seluruh rakyat Indonesia ikut mengawasi kinerja kejaksaan, kepolisian, hingga KPK. Jika ada laporan korupsi yang terbukti namun tidak ditindaklanjuti ke pengadilan, masyarakat diminta untuk bersuara lantang, bahkan turun ke jalan bila perlu, agar hukum ditegakkan dengan adil.
Harapan Hamid jelas: jika korupsi berhasil ditekan, keuangan negara akan lebih sehat, investasi masuk, dan rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera tanpa terus-menerus diperas oleh tangan-tangan kotor para koruptor. (MIM-MDO)
