MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Drama politik internal Pemerintah Provinsi Maluku kembali mencuat ke permukaan. Wakil Gubernur Maluku, Abdulah Vanath, sebelumnya di hadapan para pendukungnya secara lantang menyatakan bahwa ponakannya, Rusman Tanamal, S.IP, mundur dari daftar pelantikan pejabat eselon III dan IV. Namun fakta di lapangan berkata lain—nama Tanamal justru masuk dalam daftar 21 PNS yang akan dilantik pada Rabu (3/9/2025) pukul 08.30 WIT.
Pernyataan Wagub ini pun dinilai publik penuh ambiguitas, tidak konsisten, dan bertolak belakang dengan kenyataan. Pasalnya, dalam Surat Keputusan (SK) yang beredar resmi, nama Rusman Tanamal tercatat jelas pada urutan ke-9 dari 21 pejabat yang akan diambil sumpah/janji jabatannya, ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dipastikan dilantik secara offline.
Pada 17 Agustus 2025 lalu, Abdulah Vanath berapi-api menegaskan dirinya tidak ingin dicap hanya memperjuangkan kepentingan keluarga. Ia menyebut secara terbuka bahwa ponakannya disuruh mundur demi menjaga citra perjuangan bersama.
“Ada yang menganggap beta seng perjuangkan, termasuk beta pung ponakan sendiri. Arman Tanamal itu beta suruh mundur. Karena beta seng mau nanti orang pikir beta cuma selamatkan beta pung ponakan tapi orang lain bt seng bisa perjuangkan,” ujar Vanath kala itu.
Namun kini publik terkejut, bahkan merasa dikhianati. Pernyataan yang disampaikan dengan penuh retorika politik ternyata terbantahkan oleh fakta hitam di atas putih.
Tim sukses Lawamena menilai ucapan Wagub tak ubahnya “angin lalu” yang sulit dipercaya.
“Pernyataan Abdulah Vanath tidak bisa dipegang, tidak sesuai dengan perbuatan. Katanya mundur, tapi SK jelas mencantumkan nama keponakannya. Ini bukan sekadar keliru, tapi kebohongan publik,” tegas salah satu loyalis, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya itu, pelantikan pejabat eselon III dan IV sebelumnya sempat tertunda akibat protes keras dari kubu pendukung Wagub yang menilai pembagian jabatan belum sesuai dengan “kue kekuasaan” yang diharapkan. Kini, dengan fakta Tanamal tetap dilantik, kekecewaan semakin meluas.
Situasi ini menempatkan Abdulah Vanath pada sorotan tajam. Publik kini menilai ucapan sang Wakil Gubernur penuh paradoks. Klaim perjuangan kolektif ternyata bercampur dengan kepentingan keluarga.
Kegamangan dan pernyataan yang berubah-ubah seperti ini ibarat “Kabila Kabila” — janji yang goyah, arah yang berbelok, dan sikap yang mudah tergadaikan di depan kepentingan politik sesaat.
Pertanyaan besar kini menggantung di benak rakyat Maluku: apakah kepemimpinan bisa dipercaya jika kata-kata pejabatnya sendiri tak sejalan dengan kenyataan? (MIM-MDO)
