MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON- “Pelantikan massal ini bukan seremonial, tapi langkah serius menata birokrasi Maluku”
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, resmi melantik 242 pejabat administrator dan pengawas eselon III serta IV Pemerintah Provinsi Maluku, Rabu (3/9/2025), bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Maluku.
Pelantikan ini terdiri dari 225 pejabat struktural (121 eselon III/administrator dan 134 eselon IV/pengawas) serta 17 pejabat fungsional (5 JF Muda dan 12 JF Pertama). Dari jumlah itu, 160 pejabat dilantik secara luring dan 82 secara daring, menyesuaikan kondisi geografis Maluku yang tersebar di kepulauan.
Gubernur Tekankan Integritas dan Kinerja
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah serius pemerintah provinsi dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tantangan daerah.
“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Saya minta seluruh pejabat yang dilantik menjunjung tinggi integritas, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Lewerissa.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar jenjang pemerintahan untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran. “Sebagai pejabat publik, saudara harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, peka terhadap persoalan rakyat, dan berani membuat terobosan baru,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga mengingatkan bahwa Maluku masih menghadapi sejumlah masalah serius seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, serta tantangan geopolitik global yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, birokrasi Maluku harus berbenah. Kita tidak boleh jalan di tempat. Reformasi birokrasi adalah kunci untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Pelantikan pejabat eselon ini diharapkan menjadi langkah nyata Pemprov Maluku dalam mendorong transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan rakyat. (MIM-MDO)
