
MALUKUINDOMEDIA.COM, MBD– Pelaksanaan seremoni peresmian Gedung Gereja Baru Bethesda Luang Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menyisakan catatan kecil terkait koordinasi antara petugas dokumentasi pemerintah daerah dan insan pers yang bertugas meliput kegiatan tersebut.
Peristiwa itu terjadi ketika wartawan hendak mengabadikan momen penting penandatanganan berita acara serah terima gedung gereja baru oleh Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pdt. S. I. Sapulette, S.Th., M.Si.
Saat hendak mengambil gambar dari posisi peliputan, wartawan mendapat teguran dari kameramen Infokom Pemkab MBD dengan mengingatkan agar memperhatikan keberadaan kegiatan live streaming yang sedang berlangsung.
Padahal, berdasarkan situasi di lokasi, posisi perangkat live streaming berada di bagian belakang. Sementara wartawan sedang berupaya mendokumentasikan prosesi penandatanganan berita acara yang merupakan salah satu momen penting dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Meski mendapat teguran, wartawan tetap melanjutkan pengambilan gambar dengan tetap memperhatikan jalannya prosesi.
LIVE STREAMING DAN KEMERDEKAAN PERS HARUS BERJALAN BERDAMPINGAN
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa fasilitas live streaming pemerintah daerah dan aktivitas peliputan media merupakan dua pekerjaan dokumentasi yang semestinya berjalan berdampingan.
Pemerintah daerah tentu memiliki kepentingan untuk menyiarkan kegiatan resmi melalui kanal informasi publik. Namun, kepentingan tersebut tidak serta-merta menjadikan posisi kamera pemerintah sebagai satu-satunya ruang dokumentasi yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak.
Wartawan juga memiliki tanggung jawab profesional untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media masing-masing.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), yang menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers memberikan ketentuan sanksi terhadap tindakan melawan hukum yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Meski demikian, teguran terkait pengaturan posisi kamera tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghalangan pers. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan bentuk tindakan, alasan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik.
JANGAN SAMPAI KOORDINASI BERUBAH MENJADI PEMBATASAN
Dalam kegiatan resmi pemerintah yang melibatkan banyak pihak, koordinasi antara protokoler, petugas dokumentasi, dan wartawan merupakan kebutuhan mendasar.
Jika terdapat keterbatasan ruang atau sudut pengambilan gambar, solusi terbaik adalah komunikasi dan pengaturan posisi secara profesional, bukan teguran yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa wartawan harus mengalah terhadap kepentingan siaran pemerintah.
Sebab, dokumentasi pemerintah dan pemberitaan media memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama penting bagi kepentingan publik.
Pemerintah menyampaikan informasi melalui kanal resminya, sementara pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan UU Pers.
CATATAN REDAKSI
Kehadiran wartawan dalam seremoni peresmian Gedung Gereja Baru Bethesda Luang Timur bukan sekadar untuk menyaksikan acara seremonial. Ada peristiwa, nilai sosial, pelayanan publik, serta momentum pembangunan yang perlu diketahui masyarakat luas.
Karena itu, setiap perangkat daerah, termasuk petugas Infokom, perlu memahami bahwa kemerdekaan pers bukanlah fasilitas yang diberikan pemerintah, melainkan hak yang dijamin undang-undang.
Live streaming boleh berjalan, dokumentasi pemerintah boleh dilakukan, tetapi ruang kerja jurnalistik juga harus dihormati.
Pers bukan bawahan kamera pemerintah. Kemitraan yang sehat justru lahir ketika semua pihak saling menghargai tugas dan kewenangannya. (MIM-MDO)





