
MALUKU INDOMEDIA.COM, BURU– Praktik tambang ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kembali menelan korban jiwa. Seorang pekerja tambang tewas akibat tertimbun longsoran. Tragedi ini menegaskan bahwa aktivitas tambang tanpa izin di wilayah tersebut bukan sekadar persoalan ekonomi gelap, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara.
Tambang ilegal di Gunung Botak kerap beroperasi tanpa standar keselamatan kerja. Longsor yang merenggut nyawa penambang hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang sudah sering terjadi. Lebih parah lagi, praktik ini menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, yang merusak ekosistem darat maupun laut.
“Ini jelas kerugian negara. Pemerintah tidak boleh membiarkan tambang ilegal ini terus berjalan. Keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita sedang dipertaruhkan,” tegas Arif Masbait, Wakil Ketua KNPI Bidang Pertambangan.
Pemerintah Harus Bertindak Tegas
Desakan keras disampaikan kepada Bupati Buru, Gubernur Maluku, hingga Presiden Republik Indonesia. Negara harus hadir untuk menutup ruang gerak mafia tambang yang menguasai Gunung Botak. Nama-nama seperti Hj. Markus dan oknum lain yang disebut-sebut terlibat dalam jaringan mafia tambang ilegal tidak boleh lagi kebal hukum.
“Jangan ada lagi ketakutan dari aparat. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini sudah kejahatan yang mengorbankan nyawa rakyat dan merusak alam. Negara harus memberantas mafia tambang ilegal,” tambah Arif.
Ironisnya, jika Gunung Botak dikelola secara legal dan profesional dengan pengawasan ketat, hasil tambang emas bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Buru. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum dapat terwujud. Tingkat pengangguran bisa ditekan, bahkan Maluku berpotensi menjadi pusat ekonomi emas yang menyinari Indonesia dari timur.
Namun, semua itu hanya akan terwujud jika pemerintah berani menutup pintu mafia tambang ilegal dan mengembalikan Gunung Botak ke jalur hukum.
“Ini soal peran pemerintah dan penegakan hukum. Tidak ada alasan untuk terus membiarkan Gunung Botak jadi ladang mafia tambang. Bertindaklah sekarang, sebelum semuanya terlambat,” tutup Arif. (MIM-MDO)