MALUKUINDOMEDIA.COM, BURU– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon menyerukan penghentian total terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru. Desakan ini mencuat setelah insiden tragis yang menimpa seorang penambang asal Waiheru ditemukan meninggal dunia dengan luka sayatan di leher dan dada.
Sekretaris Umum PC IMM Kota Ambon, Muttaqien Heluth, menegaskan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan krisis kemanusiaan yang lahir dari lemahnya kontrol negara atas eksploitasi sumber daya secara ilegal.
Ini bukan lagi persoalan kecelakaan kerja semata. Ini tragedi kemanusiaan yang tak bisa didiamkan. Negara tak boleh terus abai terhadap praktek ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan ketat,” ungkap Muttaqien kepada wartawan di Ambon.
IMM menilai bahwa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak bukan hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, tetapi juga menjadi pemantik konflik horizontal, maraknya kriminalitas, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar.
Keuntungan ekonominya tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Lingkungan hancur, warga hidup dalam ketakutan, dan hukum seperti kehilangan wibawa,” tambahnya.
IMM Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Polres Buru, Polda Maluku, hingga Komando Resor Militer (Korem) guna menutup akses menuju lokasi tambang ilegal.
Lebih jauh, IMM menekankan pentingnya legalisasi tambang rakyat dalam bentuk koperasi yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), agar aktivitas pertambangan dapat berjalan secara sah, terkontrol, dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah.
Solusinya bukan hanya menghentikan tambang ilegal, tapi juga mendorong penataan melalui koperasi rakyat yang resmi. Kita perlu model tambang yang legal, aman, dan berkelanjutan,” tutur Muttaqien.
IMM juga menilai bahwa keterlibatan aktif aparat penegak hukum dan unsur TNI merupakan hal mutlak demi memastikan keselamatan masyarakat dan tegaknya supremasi hukum di wilayah tersebut.
Kapolda, Pangdam, hingga jajaran pemerintah daerah tidak boleh ragu. Gunung Botak tak boleh menjadi ladang kematian. Kita butuh tambang yang beradab, bukan arena kejahatan,” pungkasnya. (MIM-1)
About The Author
